SUARAINDONEWS.COM, Bogor-Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meraih penghargaan Mitra Pengabdian pada Masyarakat dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University pada IPB Awarding Day 2020.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Rektor IPB, Arif Satria kepada Abdul Halim Iskandar di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/10).
Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini berharap, penghargaan tersebut dapat memicu Kemendes PDTT untuk terus melakukan inovasi dan upaya dalam percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
“Saya bersyukur, satu tahun pengabdian saya sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi mendapatan penghargaan yang luar biasa. Saya bangga dengan penghargaan ini,” ujar Gus Menteri.
Gus Menteri mengatakan, Kemendes PDTT telah menyiapkan loncatan untuk percepatan pembangunan desa berupa satu bentuk konsep pembangunan desa yang terukur, akseleratif, dan dapat dipantau oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut ia tuangkan dalam Buku Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
“SDGs Desa merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” terangnya.
Kemendes PDTT juga telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Menurutnya, SDGs Desa dan RPP terkait BUM Desa tersebut akan mempercepat proses pembangunan seluruh desa di Indonesia.
“Dua hal inilah (SDGs Desa dan BUM Desa) yang akan mempercepat proses pembangunan desa-desa di Indonesia, sebagai wujud implementasi dari satu harapan Bapak Presiden, yakni membangun Indonesia dari pinggiran,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga meminta IPB untuk terus mendukung dan membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa. Di samping itu, ia juga meminta IPB University turut memantau kinerja Kemendes PDTT.
“Mohon juga dipantau melalui buku ini (SDGs Desa). Semua warga masyarakat juga bisa memantau kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” ujarnya. (Tumpak S)
