SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memastikan aspek keamanan jamaah umrah Indonesia menjadi perhatian serius menyusul insiden pencegatan drone di wilayah selatan Makkah, Arab Saudi, pada 15 September lalu.
Pihak berwenang Arab Saudi menyatakan telah mencegat dan menghancurkan sebuah drone sebelum memasuki wilayah udara terlarang di sekitar Makkah. Pemerintah Indonesia juga telah mengimbau WNI di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan dari otoritas setempat. Di sisi lain, pihak Houthi membantah tuduhan bahwa drone tersebut ditujukan ke Makkah.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan jamaah Indonesia mendapatkan perlindungan dan informasi yang jelas. Kita tidak ingin jamaah justru menerima informasi yang simpang siur dari media sosial atau pesan berantai,” kata Hetifah.
Menurutnya, perhatian terhadap keamanan jamaah menjadi penting karena dalam waktu dekat terdapat 18.165 jamaah umrah Indonesia yang dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 21–29 September 2026. Hingga 17 September, Kementerian Haji dan Umrah menyatakan belum menerima laporan penundaan maupun perubahan jadwal keberangkatan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Hetifah meminta Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Luar Negeri, KBRI, KJRI, serta PPIU memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan jamaah. Menurutnya, jamaah perlu mengetahui informasi keamanan terbaru, termasuk jalur komunikasi yang dapat dihubungi apabila terjadi keadaan darurat.
“Jamaah tidak perlu panik, tetapi juga jangan mengabaikan perkembangan situasi. Pemerintah harus hadir memberikan informasi yang cepat, satu pintu, dan mudah dipahami, sehingga jamaah tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi perubahan kondisi di lapangan,” ujar politisi partai Golkar tersebut.
Hetifah juga mengingatkan PPIU agar tidak hanya memastikan aspek administrasi dan pelayanan perjalanan, tetapi memiliki prosedur yang jelas untuk menghadapi situasi darurat. “Keselamatan jamaah harus menjadi bagian utama dari pelayanan umrah. Kalau ada perubahan situasi, jamaah harus menjadi pihak pertama yang mendapatkan informasi dan arahan,” katanya.
Politisi dari Kalimantan Timur itu mengatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan koordinasi pemerintah terkait perlindungan jamaah Indonesia di Arab Saudi. “Kita berharap situasi tetap terkendali dan ibadah jamaah Indonesia dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Tetapi kesiapsiagaan tetap harus diperkuat,” tutup Hetifah.
(Agus Marwan)
