SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mattalitti, menilai kesuksesan vaksinasi Covid-19 akan menentukan target pemerintah dalam menekan defisit hingga di bawah tiga persen dalam waktu tiga tahun.
“Target pemerintah menekan defisit hingga di bawah tiga persen dalam waktu tiga tahun akan ditentukan dengan penekanan dan pengendalian Covid-19,” kata LaNyalla dalam Sidang Paripurna Ke-7 DPD RI di Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Dalam Sidang Paripurna yang juga dihadiri Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B Najamudin ini, menurut LaNyalla, menekan penyebaran Covid-19 juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam mencapai target tersebut. Sebab, jika laju Covid-19 tak terkendali, maka akan sangat sulit menekan, apalagi keluar dari defisit ekonomi yang saat ini terjadi.
“Keberhasilan pemerintah mengendalikan kasus Covid-19 melalui vaksinasi akan berpengaruh besar dalam pemulihan ekonomi nasional,” tegasnya.
LaNyalla berharap proses vaksinasi massal yang dalam waktu dekat akan dilakukan di seluruh daerah di Indonesia berjalan sukses tanpa kendala. Ditambahkannya, vaksin Covid-19 akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat global kepada Indonesia. Hal ini diyakininya akan membuat perekonomian nasional kembali bergerak.
Untuk itu, ia meminta semua pihak untuk bersama-sama menekan laju Covid-19, salah satunya dengan mengikuti vaksinasi massal sebagaimana diatur pemerintah.
“Ketertiban kita dalam mengikuti vaksinasi massal akan berdampak pada pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19. Vaksinasi massal Covid-19 ini juga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat global dalam berbagai sektor kepada Indonesia. Orientasi akhirnya adalah bergeraknya kembali ekonomi rakyat, yang berarti laju defisit bisa teratasi. Dengan kata lain, pemulihan perekonomian nasional sedang berlangsung dan berangsur-angsur membaik,” kata LaNyalla.
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengapresiasi pemerintah terhadap kebijakan pemberian vaksin Covid-19 secara gratis. DPD RI menilai kebijakan tersebut merupakan bukti dari pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan nasional kepada seluruh masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
“Ini menandakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo serius membangun ketahanan nasional di sektor kesehatan, hal ini ditandai dengan adanya sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat jaminan kesehatan,” ucap Nono Sampono.
Untuk memastikan pemerataan pemberian vaksin ke seluruh masyarakat, DPD RI akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan kegiatan pengawasan di daerah.
Nono meminta Komite III DPD RI untuk melakukan pembahasan dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional terkait program vaksinasi.
Nono juga meminta Komite IV untuk melakukan pembahasan mengenai alokasi anggaran kesehatan agar dapat dikelola sesuai dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.
“Pimpinan juga mengharapkan kepada seluruh Senator untuk dapat ikut mengawasi program pemberian vaksin tersebut di Daerah Pemilihannya masing-masing agar dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan,” imbuhnya.
DPD RI juga mengucapkan selamat kepada menteri dan wakil menteri yang dilantik tanggal 23 Desember 2020 yang lalu. Menteri dan wakil menteri yang menjabat diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
“Kami juga mengharapkan dengan reshuffle Kabinet ini dapat segera menyiapkan strategi baru dan solusi dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya bagi masyarakat dan daerah,” ucap Nono.
Sebagaimana diketahui, melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa diperlebar menjadi di atas 3 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa ini karena Covid-19 berdampak luar biasa terhadap perekonomian. Alhasil, pemerintah dipaksa untuk menaikkan ambang batas maksimal defisit.
“Ini konsekuensi yang harus kita tangani dengan sangat serius, yaitu bagaimana defisit diturunkan lagi dalam tiga tahun. Ini jangka waktu sangat ambisius,” katanya melalui diskusi virtual. Namun, vaksinasi massal Covid-19 dianggap bisa menjadi pemicu percepatan target pemerintah menurunkan beban defisit menjadi tiga persen, bahkan di bawah angka tersebut bila berlangsung sukses.
Saat ini, vaksin Covid-19 telah didistribusikan ke seluruh pelosok Tanah Air. Dalam waktu dekat, sejumlah masyarakat akan mendapatkan vaksin jenis Sinovac tersebut. (wwa)
