SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Mukhamad Misbakhun, anggota Komisi XI DPR RI, memberikan pandangan mendalam terkait postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di parlemen. Misbakhun menekankan bahwa APBN 2025 memiliki karakteristik unik karena disusun dalam masa transisi pemerintahan, yang merupakan keniscayaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
APBN 2025: Sebuah Keniscayaan Transisi
Misbakhun menjelaskan bahwa penyusunan APBN setiap lima tahun selalu menjadi topik yang menarik, terutama saat terjadi pergantian periode presiden dan DPR. Periode presiden yang berakhir pada 20 Oktober dan DPR yang berakhir pada 30 September menciptakan dinamika tersendiri. APBN 2025 disiapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, tetapi akan dijalankan oleh presiden yang berbeda, sehingga sering disebut sebagai “APBN Transisi.”
Misbakhun menyoroti pentingnya sinkronisasi dalam masa transisi ini untuk menjaga kesinambungan kebijakan antara pemerintahan lama dan baru. Menurutnya, APBN 2025 merupakan upaya untuk membangun optimisme meskipun berada dalam situasi transisi.
Postur APBN 2025: Optimis tapi Hati-hati
Misbakhun mencatat bahwa volume anggaran dalam APBN 2025 mencapai Rp 3.613 triliun dengan defisit sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun tax ratio Indonesia masih rendah, ia menekankan bahwa defisit ini masih dalam batas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertumbuhan ekonomi 5,2% yang ditargetkan oleh pemerintah juga dipandang sebagai langkah optimis di tengah situasi global yang penuh tantangan. Misbakhun menyatakan bahwa Indonesia berada di posisi yang cukup baik dibandingkan negara-negara anggota G20 lainnya.
Pentingnya Belanja Pendidikan dan Perlindungan Sosial
Misbakhun menyoroti alokasi anggaran yang besar untuk sektor pendidikan dan perlindungan sosial dalam APBN 2025. Sebanyak Rp 722,6 triliun dialokasikan untuk pendidikan, yang dinilainya sebagai stimulus penting bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, Rp 54,7 triliun dialokasikan untuk perlindungan sosial, termasuk program bantuan tunai langsung dan program kesejahteraan lainnya. Misbakhun menekankan bahwa meskipun terjadi pergantian pemerintahan, komitmen terhadap perlindungan sosial tetap terjaga.
Tantangan dan PR Besar di Masa Depan
Misbakhun mengingatkan bahwa APBN 2025, meskipun optimis, tetap harus dihadapi dengan kehati-hatian. Ia menyebutkan perlunya kehati-hatian dalam mengelola utang yang jatuh tempo pada tahun 2025, yang diperkirakan mencapai Rp 824-825 triliun. Tantangan lainnya adalah meningkatkan tax ratio yang saat ini masih rendah, agar defisit APBN dapat ditekan dan proporsi utang semakin mengecil. Ia juga menekankan pentingnya gotong royong dalam membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab seluruh bangsa dalam mendukung pembangunan nasional.
Kamrussamad: APBN 2025 Harus Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif
Jakarta, 27 Agustus 2024 – Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menekankan pentingnya mendalami dokumen dan lampiran dalam Nota Keuangan RAPBN 2025. Dalam diskusi di parlemen, ia menyoroti beberapa aspek mendasar yang perlu dikonsolidasikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada tahun 2025.
Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Mikroprudensial sebagai Pilar Pertumbuhan
Kamrussamad menegaskan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan mikroprudensial sangat diperlukan. Meskipun perbankan Indonesia mencatat perputaran uang sebesar Rp 14.000 triliun dan pasar modal mencapai Rp 10-12 triliun per hari, transmisi kebijakan ke sektor riil belum sepenuhnya efektif.
Semangat Keberlanjutan dalam APBN 2025
Kamrussamad mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengakomodasi program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Ia menekankan bahwa semangat keberlanjutan ini harus diwujudkan dalam implementasi program-program tersebut.
Evaluasi RPJMN dan Tantangan Ke Depan
Kamrussamad mengingatkan bahwa meskipun inflasi terkendali, daya beli masyarakat cenderung menurun, dan indeks keyakinan konsumen menunjukkan perambatan. Hal ini mengindikasikan perlunya stabilitas politik yang kondusif, terutama menjelang Pilkada 2025. Ia juga menekankan perlunya perhatian terhadap target-target yang belum tercapai dalam RPJMN, seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Peningkatan Dana Desa dan TKD untuk Pertumbuhan Ekonomi di Desa
Kamrussamad menyoroti pentingnya alokasi anggaran dana desa dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2025, yang sudah mencapai lebih dari Rp 700 triliun, dengan dana desa sekitar Rp 70 triliun. Ia berharap keberpihakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa.
Tagline APBN 2025: Optimis tapi Waspada
Di akhir pernyataannya, Kamrussamad memberikan tagline “Optimis tapi waspada” untuk APBN 2025. Meskipun Indonesia berada di jalur yang benar, ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap kemungkinan yang bisa terjadi di luar prediksi dan proyeksi.
Kamrussamad berharap APBN 2025 dapat menjadi landasan kokoh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
(Anton)
