SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI, Inosentius Samsul, bersama tim, menerima kunjungan delegasi Bangsamoro Transition Authority (BTA) dari Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), Filipina. Kunjungan ini berlangsung di Ruang Diplomasi Parlemen, Gedung Nusantara III, dengan tujuan utama untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan daerah otonomi khusus.
Delegasi Filipina sangat tertarik untuk mempelajari sistem otonomi Aceh yang diterapkan di Indonesia. Fokus utama diskusi adalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah otonomi, yang selama ini menjadi salah satu kekuatan dalam pengelolaan otonomi di Aceh. Kepala BK DPR RI, Inosentius Samsul, menjelaskan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk saling belajar, meskipun sistem pemerintahan kedua negara memiliki perbedaan.
Saling Berbagi Pengalaman
“Inilah inti dari diskusi antarnegara ini, kita saling memberikan pengalaman. Ada hal-hal universal yang bisa kita kembangkan bersama, seperti pelayanan riset dan dukungan keahlian di parlemen. Misalnya, bagaimana memberikan pelayanan yang seimbang kepada berbagai fraksi atau partai yang ada di parlemen,” ujar Inosentius Samsul.
Poin Penting dalam Pengelolaan Otonomi Aceh
Samsul memaparkan beberapa poin penting dalam pengelolaan otonomi Aceh yang menjadi perhatian delegasi BTA. Beberapa hal yang dibahas mencakup pengelolaan sumber daya alam, kewenangan khusus yang dimiliki Aceh, serta peran partai politik lokal dalam sistem pemerintahan daerah tersebut.
“Delegasi BTA ingin memahami lebih dalam bagaimana sistem ini berjalan dan bagaimana mereka bisa mengadaptasinya untuk Bangsamoro,” tambahnya.
Netralitas dan Profesionalisme dalam Keparlemenan
Selain membahas aspek otonomi, diskusi juga menekankan pentingnya netralitas dan profesionalisme dalam layanan keparlemenan. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta digitalisasi dokumen juga menjadi bagian penting yang dibicarakan, agar kepercayaan dari semua pemangku kepentingan, termasuk anggota parlemen, tetap terjaga.
Mendorong Kerja Sama Antarparlemen
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mempererat kerja sama antara parlemen Indonesia dan Filipina. Samsul menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam sistem pemerintahan, prinsip-prinsip utama seperti netralitas dan efektivitas pelayanan bisa menjadi dasar bagi kolaborasi lebih lanjut.
“Meskipun ada perbedaan dalam sistem pemerintahan, prinsip-prinsip utama seperti netralitas dan efektivitas pelayanan dapat menjadi landasan untuk kerja sama yang lebih erat,” ujar Samsul.
Kunjungan ini membuka peluang bagi Filipina untuk mempelajari lebih lanjut tentang otonomi Aceh dan bagaimana Indonesia mengelola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah otonomi. Diharapkan, pengalaman ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem otonomi di Bangsamoro, yang tengah berkembang.
Langkah Awal untuk Kerja Sama yang Lebih Erat
Kunjungan ini tidak hanya penting untuk memperkenalkan sistem otonomi Aceh, tetapi juga untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina dalam konteks pengelolaan otonomi daerah. Semoga pengalaman yang dibagikan dapat membantu BTA dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk Bangsamoro.
(Anton)
