SUARAINDONEWS.COM, Semarang – Pejabat yang baru dilantik dari hasil lelang jabatan segera buat program kerja di organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya, kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.
Wali Kota di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (19/10/2023) kemarin, berharap mereka membuat program dan langsung mengeksekusinya karena 6 bulan ke depan akan ada evaluasi berdasarkan Peraturan Kemenpan RB.
Ita, sapaan akrab Hevearita, mengemukakan hal itu ketika melantik lima pejabat eselon II, pejabat administrator, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Menurut dia, seluruh pejabat yang telah menandatangani pakta integritas atau perjanjian untuk benar-benar menunjukkan kinerja melayani masyarakat, termasuk langkah evaluasi berkala.
“Salah satunya, jika 6 bulan tidak mampu (melaksanakan tugas, red.), dengan berat hati kami bisa me-rolling. Sekarang ini tuntutan pekerjaan sangat luar biasa, tidak bisa sama dengan yang lalu-lalu,” katanya.
Ia menyebutkan ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus segera tuntas, antara lain, angka putus sekolah, kemiskinan ekstrem, dan persoalan banjir. Hal ini harus digarap Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.
“PR soal anak putus sekolah, termasuk kemiskinan ekstrem. Persiapan menyambut musim hujan ada ramalan cuaca BMKG akan terjadi curah hujan tinggi atau badai, banjir dan sebagainya,” tuturnya.
Demikian pula, kata dia, terkait dengan investasi yang menjadi tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang agar investor tertarik untuk datang menanamkan modal.
Selain itu, Ita juga memastikan bahwa keseluruhan proses lelang jabatan tersebut hingga pelantikan secara transparan dan objektif, serta tidak ada intervensi darinya.
Penilaian itu dengan menggandeng Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang. Hal ini baru pertama kali dilakukan oleh Pemkot Semarang.
“Penilaian secara objektif, tidak ada intervensi. Saya sendiri tidak terlibat dalam penilaian. Saya hanya dapat hasil dari pansel,” pungkasnya.
Dengan pelantikan itu, sejumlah jabatan kepala OPD yang sebelumnya kosong akhirnya terisi, seperti Kepala Dinas Pendidikan dijabat Bambang Pramusinto, Kepala DPU Suwarto, dan Kepala DPMPTSP Diah Supartiningtias.
Berikutnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Yudi Wibowo, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Joko Hartono, dan Eko Krisnarto sebagai Direktur Utama RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang.
