SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, secara resmi mengumumkan koalisi partainya dengan Partai Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Terpilih RI Periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Pengumuman ini disampaikan dalam acara Serah Terima Dokumen B.1-KWK Pasangan Bakal Calon Pilkada 2024 di Jakarta pada hari Minggu.
Koalisi PKB dan Gerindra
Dalam sambutannya, Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa PKB telah sepakat untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra, dengan fokus pada pelurusan ekonomi berbasis konstitusi. “Saya dan PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra, dan salah satu yang membuat kami berdua, PKB dan Gerindra, cocok adalah kami sama-sama akan meluruskan ekonomi berbasis konstitusi,” ujar Muhaimin.
Muhaimin menyoroti pentingnya ekonomi kerakyatan dan keberpihakan pada rakyat sebagai bagian dari visi koalisi ini. Ia juga menyebutkan dukungan PKB terhadap program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Gerindra.
Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan bahwa pembicaraan intensif dengan Partai Gerindra telah dilakukan sejak putusan Mahkamah Konstitusi dan keputusan KPU terkait hasil Pilpres 2024. “Pak Prabowo juga pernah datang ke kantor PKB dan kita bersepakat akan memantapkan perjalanan koalisi di pemerintahan yang akan datang. Bagi PKB, kewajiban moral menyukseskan Pak Prabowo dan menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo,” tambah Muhaimin.
Tanggapan terhadap Pernyataan PBNU
Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin Iskandar menanggapi pernyataan elit PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang mengklaim sebagai pemilik sah PKB. Gus Yahya sebelumnya menyatakan bahwa setiap pernyataan yang dikeluarkan pengurus PBNU terkait PKB merupakan keputusan organisasi.
Muhaimin menegaskan bahwa PKB bukan milik PBNU atau individu tertentu. “PKB ini bukan milik PBNU. PKB ini bukan milik orang per orang. Bukan milik Muhaimin. Bukan milik organisasi manapun,” ujarnya di Hotel Fairmont Jakarta. Ia menjelaskan bahwa PKB adalah milik seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi.
“Siapa yang memegang kedaulatan? Muktamar PKB yang diikuti oleh seluruh warga PKB, mewakili perwakilan-perwakilan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi konstitusinya menjamin bahwa PKB adalah milik seluruh bangsa Indonesia,” tegas Muhaimin.
Muhaimin juga menegaskan bahwa PKB dan PBNU adalah dua entitas yang berbeda; PKB adalah partai politik, sedangkan PBNU adalah organisasi kemasyarakatan. “PBNU sama PKB ini dua organisasi yang berbeda. Tidak ada hubungan organisatoris. Jadi tolong masing-masing menghargai dan berpijak pada konstitusi negara,” pungkasnya.
Dengan pengumuman koalisi ini, PKB menunjukkan komitmennya untuk mendukung agenda Prabowo Subianto dan menyukseskan program-program yang diusung dalam pemerintahan yang akan datang.
(ANTON)
