SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Jeolla Selatan, Korea Selatan – Pernyataan Kepala Kabupaten Jindo, Kim Hee-soo, memicu kontroversi luas setelah ia mengusulkan gagasan mendatangkan perempuan muda dari luar negeri untuk dinikahkan dengan pria lajang di wilayah pedesaan sebagai solusi atas krisis penurunan populasi.
Usulan tersebut disampaikan dalam sebuah forum publik pada awal Februari 2026 yang membahas strategi menghadapi depopulasi dan penuaan penduduk di Provinsi Jeolla Selatan. Dalam forum itu, Kim menyoroti semakin berkurangnya jumlah penduduk usia produktif di wilayah pedesaan yang dinilai mengancam keberlanjutan komunitas lokal.
Ia menyatakan bahwa berbagai upaya pembangunan ekonomi tidak akan efektif tanpa adanya pertumbuhan populasi, sehingga diperlukan langkah-langkah yang dianggap “tidak konvensional” untuk menarik penduduk baru dan mendorong pembentukan keluarga di daerah.
Gelombang Kritik dan Kecaman Publik
Pernyataan tersebut segera menuai kritik dari masyarakat, aktivis, dan pengamat kebijakan publik yang menilai gagasan tersebut tidak sensitif, merendahkan martabat perempuan, serta berpotensi memicu stereotip terhadap warga negara asing.
Diskursus publik di Korea Selatan juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam merespons krisis demografi, bukan sekadar solusi pragmatis yang berisiko menimbulkan persoalan sosial baru.
Respons Diplomatik dan Politik
Sejumlah pihak internasional, termasuk perwakilan diplomatik negara yang disebut dalam pernyataan tersebut, menyampaikan keprihatinan dan menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang menghormati nilai kesetaraan serta hubungan antarnegara.
Di tingkat domestik, partai politik tempat Kim bernaung mengambil langkah disipliner dengan mencabut keanggotaannya, menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan nilai yang dijunjung partai.
Permintaan Maaf Resmi
Menanggapi kontroversi yang berkembang, Kim Hee-soo menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Ia mengakui bahwa pilihan kata yang digunakan tidak tepat dan menimbulkan kesalahpahaman, serta menegaskan bahwa pernyataannya dimaksudkan untuk menyoroti urgensi krisis populasi, bukan untuk merendahkan pihak mana pun.
Latar Belakang: Krisis Demografi Korea Selatan
Korea Selatan saat ini menghadapi salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia. Banyak daerah pedesaan mengalami penurunan jumlah penduduk secara drastis akibat urbanisasi, rendahnya angka pernikahan, dan meningkatnya populasi lansia. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari berbagai strategi mempertahankan keberlangsungan komunitas lokal.
Kasus di Jindo menjadi pengingat bahwa solusi atas krisis demografi tidak hanya memerlukan inovasi kebijakan, tetapi juga sensitivitas sosial, budaya, dan etika dalam penyampaiannya.
(Anton)
