SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempercepat proses penyusunan data tunggal untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan ditargetkan rampung dalam dua pekan ke depan, sehingga siap digunakan pada awal Januari 2025.
“Insya Allah lagi dikejar. Dua minggu lagi, sebelum ayam berkokok di tanggal 1 Januari 2025, mudah-mudahan sudah selesai,” ujar Budiman dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Menghapus Data Tumpang-Tindih
Budiman menjelaskan, data tunggal ini akan menyatukan berbagai sumber informasi, seperti dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS, PLN, Pertamina, hingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta program-program seperti P3KE dan registrasi sosial ekonomi (regsosek).
“Tidak boleh lagi ada mismatch, ketidakcocokan, atau tumpang-tindih. Saat ini ada 154 program pengentasan kemiskinan dari 27 kementerian dan lembaga. Ini semua harus terdata dengan baik agar tidak ada satu orang menerima banyak bantuan atau malah tidak mendapat bantuan sama sekali,” tegasnya.
Belajar dari Brasil dan China
Pemerintah juga mengambil pelajaran dari dua negara yang dianggap sukses mengentaskan kemiskinan, yakni Brasil dan China. Budiman menjelaskan, Brasil menggunakan pendekatan perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial (Bansos), sementara China lebih mengutamakan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan rakyat melalui program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Meskipun pendekatannya berbeda, ada satu kesamaan yang menjadi kunci keberhasilan mereka, yaitu data yang terintegrasi. Data yang tidak berserakan memungkinkan program berjalan lebih efektif,” kata Budiman.
Integrasi dan Sinkronisasi Antar-Lembaga
Instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pengelolaan data tunggal ini harus berada di bawah koordinasi BPS. Nantinya, akan dibuat protokol agar seluruh kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih dapat menggunakan data ini untuk menyusun program mereka.
“Semangat yang kami ambil dari Brasil dan China adalah pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi dan sinergi antar-lembaga. Dengan langkah ini, kita bisa memastikan pengentasan kemiskinan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” jelas Budiman.
Target Awal 2025
Pemerintah optimis langkah ini akan menjadi awal baru bagi program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan data tunggal yang terintegrasi, program bantuan sosial akan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kita harap awal 2025 menjadi momentum baru. Dengan data yang akurat dan sinergi yang kuat, kemiskinan di Indonesia bisa berkurang secara signifikan,” pungkas Budiman.
(Anton)
