SUARAINDONEWS.COM, Jakarta, —Keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) menuai pro dan kontra di dalam negeri. Namun di tengah kritik tersebut, dukungan politik menguat dari kalangan elite nasional, termasuk Elite Partai GOLKAR. Sesuai arahan Ketua Umum GOLKAR, Bung Balil Lahadalia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang membidangi Politik Luar Negeri, Idrus Marham menegaskan, bahwa langkah Presiden Prabowo justru mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berakar kuat pada amanat Ideologi/Falsafah Pancasila, UUD 1945 dan prinsip bebas aktif.
“Berkait dengan mengapa Indonesia menerima tawaran masuknya ke dalam BoP, Bung Bahkil yakin Prabowo sudah masak berpikir. Ini keputusan matang, tidak reaktif!” ungkap Idrus.
Idrus menekankan bahwa perjuangan membela kemerdekaan Palestina dan mengakhiri konflik dan krisis kemanusian di Gaza bukanlah sikap pragmatis jangka pendek, melainkan tujuan strategis konstitusional. Ia merujuk langsung pada Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”, serta mandat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Politik luar negeri Indonesia itu bukan bersifat pasif dan netral. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 sudah jelas, kita berpihak pada nilai-nilai konstitusi,” ujar Idrus.
Menurut dia, kebijakan multi-alignment yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan adaptasi realistis dari prinsip bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, sangat dinamis bahkan cenderung radikal.
Idrus menepis anggapan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza berarti tunduk atau hanyut dalam kepentingan negara besar.
“Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum, semua kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” kata Idrus.
Ia menjelaskan, Pemimpin Negara-negara didunia ini harus diposisikan sebagai Kawan dan Mitra, bukan Musuh dan Bukan Lawan. Pendekatan kita adalah aktif dinamis, produktif dan bahkan ofensif, bukan pasif, statis, apalagi defensif. Karena itu pendekatan kita sejatinya mengalir tapi tidak hanyut, berarti Indonesia aktif berdialog, terbuka, dan dinamis, namun tetap berpegang pada ideologi, Pancasila, dan kepentingan nasional.
Dalam perspektif ini, sekali lagi, semua negara diposisikan sebagai mitra untuk membahas isu kemanusiaan, solidaritas global, dan perdamaian abadi—bukan sebagai musuh dan lawan.
Secara umum, dipahami tujuan utama dari BoP adalah mengawasi dan mengimplementasikan 20 Poin Rencana Perdamaian Gaza. Rencana ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari gencatan senjata, pembebasan sandera, hingga rekonstruksi besar-besaran di wilayah konflik. Sebagai ketua, Trump memang kelihatan ingin memastikan bahwa Amerika Serikat tetap menjadi poros utama dalam arsitektur keamanan Timur Tengah yang baru, tapi di sini ia juga memberi celah bagi para pemimpin dunia lain yang bersedia bekerja sama dalam kerangka pemikiran itu”.
Namun demikian, Secara prinsip Indonesia tidak bergabung dengan nawaitu menjadi pengikut arus politik Amerika, Indonesia merasa ada kebutuhan strategis untuk memastikan suara negara-negara Muslim tetap terdengar di meja perundingan. Tanpa keterlibatan aktif, ini akan memberi konsekwensi panjang bagi tersingkir dan terisolasinya Indonesia dari proses pengambilan keputusan yang akan menentukan masa depan Palestina.
“Perhatikan bagaimana Presiden Prabowo meyakinkan bahwa keterlibatan ini merupakan komitmen kemanusiaan Indonesia secara lebih efektif dan langsung kepada masyarakat di Gaza. Bukan sekedar ikut arus,” tambah Idrus.
Skenario ini bukan tanpa pertimbangan matang, Indonesia merasa berpeluang masuk dan bisa berperan banyak di sana, didasarkan pada hubungan baik dengan berbagai pihak. Sehingga bisa mengambil peran kualitatif sebagai bagian dari blok penyeimbang bersama tujuh negara Muslim berpengaruh lainnya, termasuk Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar.
Dengan peran kualitatif ini, Indonesia bisa mengambil peran pengontrol agar kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga tetap selaras dengan aspirasi kemerdekaan Palestina.
“ Indonesia berpotensi mengoptimalisasikan diri sebagai “kekuatan penyeimbang” di dalam BoP. Kehadiran Indonesia potensial mencegah BoP hanyut dalam Keputusan yang monolog satu blok; dan mendorong adanya pertimbangan yang lebih beragam dan adil bagi kepentingan Palestina,” pungkas Idrus.
Di tengah kekhawatiran atas dominasi AS, Indonesia memang memiliki sejumlah pertimbangan strategis untuk bergabung. Setidaknya bisa berperan aktif dalam mempengaruhi proses perdamaian Palestina.
Indonesia melihat BoP sebagai forum untuk secara langsung mengadvokasi solusi dua negara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen ini dengan menandatangani Piagam BoP di Davos pada 22 Januari 2026.
Bergabung dengan BoP adalah bentuk keberanian politik untuk menerjemahkan prinsip bebas-aktif dari sikap pasif-menunggu menjadi aktif-membentuk.
Indonesia dapat menunjukkan bahwa bebas-aktif bukan berarti menghindari forum yang dipimpin kekuatan besar, melainkan terlibat di dalamnya dengan tetap memegang prinsip dan kepentingan nasional.
Berangkat dari perspektif ini, langkah Presiden Prabowo masuk Dewan Perdamaian Gaza dinilai sejalan dengan rekam jejak diplomasi Indonesia selama ini.
Data yang dihimpun dari berbagai laporan media internasional menunjukkan Indonesia secara konsisten mendukung solusi dua negara (two-state solution) di berbagai forum, mulai dari Sidang Majelis Umum PBB hingga pertemuan tingkat tinggi negara-negara berkembang dan dunia Islam.
Indonesia juga termasuk negara yang aktif mendorong gencatan senjata, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, serta perlindungan warga sipil di Gaza.
Dalam pernyataan resmi sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut Dewan Perdamaian Gaza sebagai peluang konkret untuk terlibat langsung dalam proses stabilisasi, rekonstruksi, dan penyelesaian politik pascakonflik.
Dewan tersebut, yang diumumkan di sela forum ekonomi dunia di Davos, diklaim melibatkan sejumlah pemimpin negara dan tokoh internasional dengan fokus pada langkah-langkah praktis menghentikan kekerasan.
Meski demikian, kritik tetap muncul dari sejumlah pengamat hubungan internasional. Mereka mengingatkan agar Indonesia memiliki agenda yang tegas dan tidak sekadar menjadi simbol partisipasi.
Sorotan juga diarahkan pada komposisi Dewan Perdamaian yang dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan suara Palestina.
Menanggapi hal itu, Idrus mengungkapkan bahwa justru Ketua Umum Golkar Bung Bahlil Lahadalia melihat kehadiran Indonesia sebagai kekuatan moral yang dibutuhkan. “Indonesia bisa menjadi jembatan antara kepentingan negara-negara besar dan aspirasi dunia Islam.
Kita menyampaikan pesan yang konsisten : Palestina harus merdeka dan hidup berdampingan secara adil,” ujarnya.
Dengan dukungan politik domestik dan pijakan konstitusional yang kuat, langkah Presiden Prabowo dinilai bukan sekadar mengikuti arus global, melainkan upaya menempatkan Indonesia sebagai sutradara dan aktor penting bersama negara-negara lain dalam diplomasi perdamaian dunia—aktif, berprinsip, dan tidak kehilangan arah.
Karena itu, kita dukung langkah presiden Prabowo dalam perjuangan Kemerdekaan Palestina. Biarlah diplomasi Presiden Prabowo berproses dan mengalir tapi Tidak Hanyut, artinya Konsisten pada prinsif perjuangan Kemerdekaan Palestina, pungkas Idrus menyampaikan Arahan Bung Bahlil selaku Ketua Umum DPP Partai GOLKAR.
