SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada motif politik terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) era Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Sebelumnya, isu muatan politik mencuat setelah KPK membuka opsi untuk memeriksa Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014.
Cak Imin bisa saja diperiksa terkait dugaan korupsi tersebut karena terjadi di lingkungan Kemnaker pada tahun 2012.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI sudah dilakukan dengan persiapan matang.
Proses penyidikan sudah disampaikan sejak 18 Agustus lalu, sebelum adanya perkembangan politik saat ini
“Proses penyidikan sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum ada isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud,” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (5/9/2023).
Ali menegaskan bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum independen dan bebas dari segala pengaruh, termasuk politik, dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi.
“KPK Lembaga penegak hukum, dalam bidang penindakan tentu politik bukan wilayah kami. Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses-proses politik yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia sangat menyayangkan adanya narasi yang mengaitkan tugas KPK dengan hal-hal berbau politik.
“Kami berharap semua pihak untuk menahan diri, jangan sampai kemudian membangun opini dan narasi seolah-olah kerja KPK disangkutpautkan dengan proses politik yang sedang berlangsung,” kata Ali.
Sebelumnya, diketahui mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa didapuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan di Pemilihan Presiden 2024.
(Gusman)
