SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara melalui penyelenggaraan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/02/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemenko Perekonomian tahun sebelumnya. Capaian tersebut memperpanjang rekor positif kementerian yang telah meraih opini WTP selama 17 tahun berturut-turut sejak tahun 2008.
Menurut Menko Airlangga, keberhasilan ini merupakan hasil konsistensi penerapan prinsip good governance serta penguatan sistem pengendalian internal di lingkungan kementerian. Tata kelola yang baik dinilai menjadi fondasi utama dalam memastikan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Laporan keuangan yang andal bukan hanya bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga instrumen pengendalian untuk menjamin efisiensi dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan program prioritas,” ujar Airlangga.
Meski demikian, Menko Airlangga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak berpuas diri. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan efektivitas sistem pengendalian internal.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyoroti tantangan ekonomi global yang masih membayangi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diperkirakan hanya mencapai 2,7 persen, lebih rendah dibandingkan tren sebelum pandemi. Ketidakpastian geopolitik dan dinamika perdagangan internasional memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan terkoordinasi.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 berada di kisaran 5,4 persen. Target ini akan didorong melalui pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan dan Program Direktif Presiden dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, dengan Kemenko Perekonomian memegang peran sentral dalam menyinergikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga.
Menko Airlangga menegaskan kesiapan Kemenko Perekonomian untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025 agar berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing beserta jajaran atas kerja sama yang terjalin.
Kegiatan entry meeting ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi antara Kemenko Perekonomian dan BPK, sekaligus memastikan proses audit berjalan transparan dan profesional. Pemerintah berharap sinergi tersebut dapat terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan publik serta mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
(Anton)
