SUARAINDONEWS.COM, Manado – Komisi XII DPR RI menegaskan perlunya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi memperluas akses listrik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T). Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyebut pembangunan infrastruktur EBT seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan energi.
“Makanya kita ingin memaksimalkan potensi di wilayah-wilayah tertinggal itu. Misalnya ada satu pembangunan PLTS yang bisa mengakomodir sebagian saudara-saudara kita di wilayah terdalam, tertinggal, dan terpencil,” ujar Bambang dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (28/8/2025).
Bambang mengakui pembangunan infrastruktur EBT membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, ia menekankan pentingnya tetap memprioritaskan langkah ini. “Itu salah satu solusi, walaupun membutuhkan biaya besar. Kita berharap PLN bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk memaksimalkan pembangunan energi baru terbarukan. Dengan begitu, kesenjangan bisa dikurangi dan listrik lebih merata di wilayah tertinggal,” jelasnya.
Selain PLTS, Bambang menyoroti besarnya potensi energi panas bumi (geotermal) di Sulawesi Utara. “Daerah ini masih banyak geotermal, karena ada banyak gunung merapi. Itu potensi besar yang harus kita kelola untuk kebutuhan energi ke depan,” tegasnya.
Komisi XII DPR RI berharap optimalisasi EBT dapat menghadirkan akses listrik yang merata di seluruh pelosok negeri, sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih di Indonesia.
(Anton)
