SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Ketua MPR Zulkifli mengingatkan seorang pemimpin harus berpihak kepada rakyat dan bukan sebaliknya menindas rakyat. Langkah Gubernur DKI Jakarta menggusur warga di sejumlah tempat di Jakarta tanpa melalui musyawarah merupakan tindakan yang tidak Pancasilais.
Pernyataan tersebut dikatakan Zulkifli saat menemui dan menerima keluhan korban penggusuran Bukit Duri, Kampung Aquarium dan Kalijodo yang tinggal dan bertahan di Sekretariat Ciliwung Tebet, Jakarta, pada hari Jum’at (10-3-2017) kemarin.
Zulkifli menyarankan agar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meniru langkah dan kebijakan Presiden Jokowi ketika menjadi Walikota Solo. “Pak Jokowi itu, ketika menjadi Walikota Solo dalam memindahkan tempat berdagang para pedagang diajak bermusyawarah,” kata Zulkifli Hasan memuji Jokowi.
Terlebih kata Zulkifli Hasan, seseorang menjadi gubernur atau kepala daerah itu karena dipilih oleh rakyat. “Seseorang menjadi gubernur itu karena dipilih oleh rakyat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu lah yang berdaulat,” kata Zulkifli.
Menurut Zulkifli, menjalankan jabatan sebagai gubernur kan disumpah. Sumpahnya itu setia dengan Pancasila dan menjalankan konstitusi. Pancasila itu mencerminkan musyarawarah, keadilan dan beradab. “Kalau menggusur warga itu tanpa musyawarah itu namanya melanggar sumpah dan tidak Pancasilais,” tegas Zulkifli.
Hadir mendampingi warga diantaranya Koordinator Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi, Tokoh masyarakat Jaya Suprana serta puluhan perwakilan korban penggusuran Jakarta.
Nafsiyah, korban penggusuran asal Bukit Duri mengadukan nasibnya yang digusur tanpa ganti rugi padahal selalu membayar PBB
“Terima kasih bapak Ketua MPR mau dengar keluhan warga. Selama ini kami ketakutan pak karena tidak ada yang melindungi,” ujarnya.
Senada dengan Nafsiyah, Korban penggusuran asal Kampung Aquarium Darma Yani juga kehilangan rumahnya tanpa ganti rugi. “Tanpa memperdulikan anak kecil, kami dianggap musuh negara karena diusir tanpa musyawarah. Apakah kami musuh negara?”.(EK/Bams)
