SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai keberadaan lebih dari satu BUMN di sektor pertambangan bukanlah persoalan, selama tidak saling tumpang tindih maupun bersaing satu sama lain.
Hal tersebut disampaikan Herman menanggapi rencana rapat Komisi VI DPR RI dengan Danantara yang turut melibatkan Perminas dan MIND ID. Menurutnya, sepanjang masing-masing BUMN memiliki peran yang saling mendukung dan tidak redundan, maka keberadaannya justru sah dan positif.
“Sepanjang saling mendukung dan tidak redundant, tidak bersaing, ya sah-sah saja,” ujar Herman saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Ia mencontohkan keberadaan Agrinas Palma yang diberi kewenangan mengelola perkebunan sawit hasil sitaan negara. Menurut Herman, peran tersebut tidak bertabrakan dengan PalmCo yang dikelola PTPN, selama tujuannya sama-sama memperkuat penguasaan negara atas sektor strategis.
“Sepanjang ini memperbesar ruang bagi negara untuk menguasai hajat hidup rakyat, itu semakin baik,” katanya.
Herman menegaskan, semakin luas penguasaan negara terhadap sektor-sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka iklim ekonomi akan semakin berpihak kepada rakyat. Dalam hal ini, BUMN berperan sebagai operator atau eksekutor kebijakan negara.
“Bukan berarti kita meninggalkan private sector, bukan. Tapi semakin besar penguasaan negara atas hajat hidup rakyat, hasilnya akan semakin merata dan semakin mudah diatur oleh negara,” ujarnya.
Terkait kemungkinan peran Perminas di sektor logam tanah jarang, Herman menyebut hal tersebut sangat mungkin terjadi, mengingat pemerintah belakangan ini banyak membentuk BUMN baru yang fokus pada sektor-sektor strategis.
Ia menyebut beberapa contoh, seperti Agrinas Palma di sektor sawit, Agrinas Pangan yang mengarah ke hortikultura, serta Agrinas Perikanan. Di sisi lain, sudah ada pula BUMN seperti Perindo dan SHS di sektor terkait.
“Negara bisa mengatur supaya tidak tabrakan, tidak bersaing, tetapi saling mengisi celah-celah kebutuhan yang selama ini menjadi kesulitan negara dalam memberikan program terbaik dan pemerataan kepada rakyat,” jelasnya.
Herman optimistis Presiden Prabowo Subianto telah memperhitungkan pembentukan berbagai lembaga dan BUMN tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih, melainkan saling melengkapi untuk menutup kelemahan yang ada.
Dalam kesempatan yang sama, Herman juga menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode.
Menurut Herman, Partai Demokrat saat ini memilih fokus membantu pemerintah menghadapi berbagai tantangan ke depan.
“Masih banyak tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang harus kita hadapi bersama. Bagi Demokrat, kami fokus membantu Presiden Prabowo Subianto menyukseskan program-programnya,” katanya.
Ia menambahkan, jika ada pihak lain yang menyampaikan pandangan politik untuk kepentingan partainya masing-masing, hal tersebut merupakan hak setiap partai.
“Tapi bagi Demokrat, saat ini fokus kami adalah membantu suksesnya program Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Herman.
(Anton)
