SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk terus melakukan penguatan perlindungan juga fasilitas bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini menyatakan, salah satu cara mewujudkan perlindungan itu adalah dengan memastikan kompetensi dan kualitas PMI sebelum diberangkatkan ke luar negeri agar lebih berdaya saing.
“Demi nama baik bangsa kita, maka kompetensi tenaga kerja kita harus ditingkatkan, fasilitas dan sarana serta dukungan pemerintah kepada pekerja migran juga harus meningkat,” kata Gus Muhaimin saat menghadiri pelepasan 490 PMI G to G Korea di El Hotel Royal Jakarta, Senin (19/9/2022).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, sejatinya PMI memiliki title pahlawan devisa. Ia berujar bahwa PMI seperti halnya pahlawan kemerdekaan yang harus terjamin keamanannya.
“Begitu pun para PMI kita di tempat mereka bekerja harus terjamin juga keamanannya,” tutur Gus Muhaimin.
Bank Indonesia mencatat Indonesia sebagai negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia, setelah China dan Filipina.
Remitansi yang dari pekerja Indonesia di luar negeri sebelum masa pandemi mencapai US$11,4 miliar (2019) atau bertumbuh 21 persen terhadap kurun waktu lima tahun sebelumnya.
“Tapi nyatanya PMI kita masih saja rentan terhadap berbagai risiko, seperti gagal ditempatkan, ancaman penghentian kontrak maupun cuti tanpa dibayar. Ini mau tidak mau harus diperhatikan betul oleh pemerintah,” tegas Gus Muhaimin.
Selain itu, Gus Muhaimin juga mendukung anggaran untum Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ditambah.
Sebab program pengawasan untuk PMI yang begitu besar jumlahnya membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar.
“Oleh karena itu sangat sangat penting dipahami oleh para penentu anggaran ini, Kementerian Keuangan terutama, Komisi IX dan juga Badan Anggaran untuk betul-betul memperhatikan BNP2TKI (BP2MI),” tukas Gus Muhaimin.
Pelepasan 490 PMI ke Korea itu juga turut dihadiri Kepala BP2MI Benny Ramdhani, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenpolhukam Rina Prihtyasmiarsi Soemarno, dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI Didi Sumedi. (wwa)
