SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Gonjang-ganjing revisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) yang tarik-menarik soal pimpinan MPR/DPR RI di DPR RI, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan senang kalau PDI Perjuangab akan mengajukan Ketua FPDIP MPR RI Ahmad Basarah sebagai salah satu pimpinan MPR RI.
“Memang penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR itu hanya diperuntukkan bagi Fraksi PDIP sebagai partai pemenang Pileg 2014,” tegas Zulkifli Hasan pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (16/1/2018).
Karena itu Ketum PAN itu mendukung Basarah jika ditunjuk menjadi Wakil Ketua MPR RI. Apalagi Basarah selama ini sudah memimpin fraksi MPR RI. “Saya malah menyebutnya profesor Pancasila itu Ahmad Basarah, saya senang sekali,” ujarnya.
Namun demikian Zulkifli mengingatkan agar fraksi-fraksi di DPR RI tidak ikut-ikutan meminta jatah menjadi pimpinan DPR dan MPR. Sebab, pimpinan DPR dan MPR bukan tim kesebelasan seperti sepak bola.
Dimana untuk penambahan kursi untuk PDIP di periode sekarang ini bisa menggunakan ketentuan aturan peralihan.
Untuk itu ke depan kata Zulkifli, revisi UU MD3 itu bisa dilakukan secara menyeluruh dan proposional. Artinya, posisi ketua akan dijabat dari partai pemenang Pileg 2019 dan wakil-wakilnya diisi berdasarkan peringat perolehan suara terbanyak.
“Khusus untuk PDIP sekarang bisa menggunakan aturan peralihan. Sedangkan revisi untuk pimpinan MPR/DPR yang akan datang harus komprehensif berdasarkan pemenang pemilu 2019,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan jika usulan penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR membuat penyelesaian revisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) tak akan segera selesai. Karena masing-masing pihak akan bersikeras untuk kepentingan partainya.
“Di Baleg sendiri pembahasan UU MD3 tersebut poin-poinnya banyak yang belum sepakat. Misalnya penambahan pimpinan, dulu yang disepakati hanya satu pimpinan untuk PDIP sebagai pemenang pemilu 2014. Tapi, dalam perkembangannya, PKB juga meminta,” tegas Agus Hermanto.
Menurut politisi Demokrat itu, seharusnya ada komitmen seluruh fraksi agar pembahasan revisi UU MD3 bisa secepatnya diselesaikan. “Kalau ada fraksi yang meminta satu, dua atau tiga maka harus betul-betul disepakati seluruh fraksi,” ujarnya.
Sebelumnya, Fraksi PKB dan Gerindra meminta penambahan kursi pimpinan tersebut. Gerindra sendiri saat ini sudah menempati salah satu wakil ketua DPR RI, namun tak mendapatkan kursi pimpinan di MPR.
Hal itu menjadikan Gerindra menuntut untuk ikut duduk di pimpinan MPR, karena mereka juga sebagai partai pemenang ketiga di pemilu 2014.
“Kami minta kursi pimpinan MPR satu, sama halnya PDIP meminta di DPR. Kami juga partai pemenang pemilu juga. Kami juga harus ada di MPR, sama aja dengan alasan lainnya,” kata anggota Fraksi Gerindra Supratman Andi Atgas.
Kursi pimpinan MPR sekarang hanya ada 5 untuk fraksi PAN, Demokrat, Golkar, Hanura, dan PKS. Sementara itu dalam revisi UU MD3, PDIP mendapat jatah penambahan pimpinan kursi DPR dan MPR. Namun meski seluruh fraksi sudah setuju, belum ada pengesahan dalam rapat paripurna DPR, Senin (15/1/2018) kemarin.(Bams/EK)
