SUARAINDONEWS.COM, Jayapura – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta masukan dari para tokoh agama hingga aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) di Papua untuk mencari akar masalah yang menghambat kesejahteraan dan keamanan di wilayah setempat.
Hal itu dikemukakan Perwakilan dari Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua Fransina Yoteni usai berdialog dengan Wapres di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa.
“Beliau (Wapres) katakan kami harus cari akar masalah, sehingga akar masalah bisa dirumuskan dalam rancangan induk. Bila rencana induk percepatan pembangunan Papua dirasa ada yang kurang, itu bisa ditambahkan,” katanya.
Sebagai ‘Mama Papua’, kata Fransina, segala masalah yang terjadi di Tanah Papua yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan.
Dikatakan Fransina alam dan masyarakat setempat telah menjadi satu sebagai filosofi hidup orang Papua.
“Tentang filosofi hidup orang Papua, dia dengan alam itu satu. Dia hidup karena alam dan dialah pemelihara alam itu,” ujarnya.
Sehingga ketika ada warga yang terusir dari tempat tinggal-nya, kata Fransina, akan dianggap sebagai ancaman hidup.
Hal berikutnya yang juga ia sampaikan kepada Wapres, terkait peluang bagi pengusaha asli Papua untuk berkontribusi dalam pembangunan di daerahnya.
“Harus ada kesempatan yang sama bagi pengusaha asli Papua untuk menunjukkan kita ‘berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah’. Ada kepercayaan satu sama lain antara rakyat Papua dan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Fransina alam Papua telah berkontribusi dalam mengambil peran sebagai ‘paru-paru’ dunia di tengah ancaman krisis iklim.
“Papua menyumbang sebagai salah satu paru-paru dunia, sehingga Papua harus dilindungi agar tetap jadi berkat. Papua terbuka untuk siapa saja datang ke sini, kita jaga sama-sama, hidup bersama,” tuturnya.
Dalam agenda dialog bersama Wapres Ma’ruf Amin bersama kalangan aktivis HAM dan tokoh agama Papua, di ruang tamu Gubernur Papua, dihadiri sejumlah perwakilan.
Mereka di antaranya Ketua PWNU Papua Tony Wanggai, Ketua Muhammadiyah Papua Subhan Hamid Massa, Ketua Umum FKUB Papua Lipiyus Biniluk, Pegiat HAM di Papua Alberth Rumbekwan, Pengamat Hukum Papua Amsal Sama, Direktur ELSHAM Papua Pdt Mathius Adadikam, Perwakilan ECC di GI TP Fransina Yoteni, Mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Herman Saud, dan Kelompok Ahli Sekretaris Eksekutif BPP Melyana R Pugu.
(ANT/AM)
