SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas Jokowi), menilai usulan penundaan pemilu 2024 bisa menjerumuskan Presiden Jokowi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh mengatakan, para ketua umum partai politik (parpol) dinilai telah menjemeruskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjadi ancaman nyata bagi demokrasi.
Menurut Akhrom, para elite parpol tersebut sengaja ingin menggoyahkan Presiden Jokowi.
“Saya lihat usulan dari ketum-ketum parpol itu cenderung menjerumuskan,” ujar Akhrom, Senin (7/3/2022).
Akhrom menjelaskan demokrasi akan terganggu karena usulan yang dianggap jahat tersebut.
Sebab, penundaan pemilu akan memberi efek buruk bagi demokrasi.
“Demikian usulan itu juga akan menjadi warisan politik yang buruk bagi alam demokrasi kita,” jelasnya.
Selain itu, Akhorm menilai usulan tersebut terlihat jelas mengancam Presiden Jokowi.
Menurut dia, hal itu yang menjadi polemik dari usulan penundaan Pemilu 2024.
“Saya kira yang sangat nyata daesakan kepada Presiden Jokowi berasal dari ketum parpol yang menyampaikan ke publik. Jadi, itu letak kegaduhan dan bentuk desakan sacara nyata,” imbuhnya.
Sebelumnya, usulan tersebut dilontarkan Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Mereka meminta agar Pemilu 2024 ditunda hingga 2027 agar pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 selesai.
Mereka juga menginginkan agar jabatan Presiden Jokowi yang akan berakhir 2024 dilakukan perpanjangan jabatan.
Muhaimin mengatakan, ide usulan penundaan Pemilu 2024 yang berasal dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Namun, Juru Bicara (Jubir) Luhut, Jodi Mahardi membantah tudingan Muhaimin Iskandar tersebut.
“Kalau untuk orkestrasi penundaan pemilu ya enggga lah. Masa sih Pak Luhut bisa tekan-tekan partai politik,” kata Jodi kepada wartawan, Sabtu (5/3/2022).
Dia menyatakan, silahturahmi Luhut dan para ketum parpol membicarakan banyak hal kebangsaan, namun tidak membahas pemilu atau penundaan pemilu 2024.
“Kalau diskusi dan silaturahmi dengan parpol untuk berbagai isu kebangsaan itu biasa. Kalau Pak Luhut mengutarakan pandangan dan kekaguman terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi itu juga wajar,” kata Jodi. (wwa)
