SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Dalam 5 tahun ini kita ingin konsentrasi, ingin fokus pada pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi dan pemerataan kepada warga kita, selain juga membuka banyak lapangan kerja serta membuka kesempatan bertumbuhnya UKM-UKM di daerah. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Financial Closing Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) di Istana Negara, Jakarta.
Namun, pemerintah menyadari membangun infrastruktur tidak dapat dipenuhi hanya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semata. Oleh karena itu, pendanaan pembangunan infrastruktur non-APBN dinilai mempunyai peranan penting dalam mendukung program pemerintah dalam mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air.
“Saya menghargai dijalankannya terobosan-terobosan seperti mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah atau PINA yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur kita, selain skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Private Public Partnership (PPP),” lanjut Presiden.
Financial Closing Waskita Toll Road sebagai proyek PINA pertama ini. Presiden berharap dapat mempercepat pembiayaan investasi Waskita Toll Road senilai Rp.70 triliun. Banyak sekali infrastruktur yang dulunya hanya tergantung pada APBN, sekarang tidak. Bisa investasi murni, bisa PPP atau KPBU dan bisa dengan skema lain.
Presiden juga menginstruksikan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas segera mensekuritisasi proyek yang sudah dibangun sehingga bisa menghasilkan modal untuk kembali membangun proyek di lokasi yang lain agar terjadi keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur.
Selain tentunya melibatkan perusahaan-perusahaan di daerah dalam proyek pembangunan infrastruktur. Seperti melibatkan kontraktor-kontraktor kecil yang ada di daerah, melibatkan UKM-UKM yang ada di daerah agar mereka mendapatkan kue-kue ekonomi dan pemerataan itu harus terjadi, tegas Presiden.
Bahkan diharapkan model pembiayaan seperti ini dapat terus diimplementasikan. Tak sebatas proyek jalan tol, melainkan ke sektor lainnya seperti pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan sektor energi. Di Umbulan, tidak tahu berapa tahun berhenti sekarang sudah bisa jalan dengan model PPP. Jadi harus dicarikan terobosan di luar pakem-pakem yang rutin. Kita harus keluar dari zona nyaman itu.
Dalam acara tersebut, telah ditetapkan juga Daftar Rencana Proyek KPBU Tahun 2017 oleh Bappenas yang dibagikan kepada para Menteri Kabinet Kerja. Buku ini diterbitkan dalam rangka terus mendorong peran Badan Usaha dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
“Setiap K/L terkait harus terus bersinergi dalam memanfaatkan skema pendanaan, KPBU. Ini akan saya ikuti terus, saya akan pantau terus, dan saya akan evaluasi terus sehingga bisa kita perbaiki,” kata Presiden mengakhiri.
Waskita Toll Road, Proyek Pertama PINA
PT Waskita Toll Road merupakan proyek pertama Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA). Saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan Tol senilai Rp.70 triliun, di mana 5 diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi 9,5 triliun dari kebutuhan 16 triliun.
Dalam laporannya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa program PINA mendorong kekurangan ekuitas tersebut untuk dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. “Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian,” ucap Bambang.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, diantaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. (Tjo)
