SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempercepat proses penyusunan anggaran untuk mendukung kementerian dan lembaga baru yang dibentuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sri Mulyani menekankan pentingnya pembentukan badan anggaran (BA) di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) baru agar dapat segera menjalankan fungsi mereka, meskipun APBN 2024 masih didesain untuk kabinet pemerintahan sebelumnya.
“Inisiatif dari Kemenkeu adalah berkoordinasi dengan Kementerian PANRB untuk mempercepat setiap K/L baru memiliki BA, sehingga proses alokasi anggaran bisa dilakukan lebih efisien,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11/2024).
Pemekaran dan Pembentukan K/L Baru
Dalam pemerintahan baru ini, beberapa kementerian dan lembaga mengalami perubahan struktural. Pemerintahan Prabowo meningkatkan jumlah Kementerian Koordinator dari empat menjadi tujuh, dengan penambahan 16 kementerian baru yang merupakan pemekaran dari tujuh kementerian sebelumnya. Selain itu, terdapat pembentukan lima badan baru yang juga memerlukan alokasi anggaran untuk mendukung operasional mereka.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa rincian anggaran untuk K/L baru dan pemekaran masih dalam tahap finalisasi. Untuk mengantisipasi keterbatasan waktu dan anggaran, Sri Mulyani memastikan bahwa alokasi anggaran K/L baru akan diberikan sesuai kemampuan negara tanpa melakukan perubahan dalam APBN 2024. “Kami akan memaksimalkan sumber daya yang tersedia agar K/L baru bisa tetap menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Alokasi Anggaran Sisa 2024 dan Persiapan untuk 2025
Untuk sisa tahun 2024, anggaran K/L baru akan dialokasikan sesuai kemampuan yang ada, mengingat APBN 2024 disusun berdasarkan struktur kabinet lama. Mulai November ini, kementerian-kementerian baru mulai beroperasi di tengah struktur APBN yang dirancang untuk pemerintahan sebelumnya. “Ini yang menjadi fokus utama kami, untuk memberikan bantuan maksimal kepada seluruh K/L, terutama yang baru terbentuk, agar dapat menjalankan fungsinya,” ujar Sri Mulyani.
Sebagai persiapan untuk tahun 2025, Kemenkeu akan menyusun rincian anggaran K/L baru sejak awal tahun melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P) sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurut Sri Mulyani, target finalisasi anggaran untuk K/L baru diharapkan selesai sebelum 30 November 2024, agar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dapat diterbitkan sesuai UU APBN 2025 tepat waktu.
“Kami terus bekerja sama dengan Bappenas untuk merinci APBN 2025 dalam DIPA, agar Presiden Prabowo dapat menyampaikan rincian anggaran ini kepada para menteri sesegera mungkin,” jelasnya.
Langkah Khusus dan Pendekatan Koordinatif
Kemenkeu juga mengambil pendekatan khusus untuk K/L yang memiliki tugas dan fungsi spesifik. Sebagai bagian dari koordinasi ini, para wakil menteri keuangan telah ditugaskan untuk menemui para menteri koordinator dan memastikan pemahaman yang sama terkait penggunaan anggaran. Selain itu, sejumlah pegawai Kemenkeu akan berkantor sementara di kementerian-kementerian koordinator guna memfasilitasi komunikasi dan koordinasi anggaran yang lebih lancar.
“Untuk K/L dengan kebutuhan unik, kami meminta para wakil menteri untuk berkoordinasi langsung dengan menteri koordinator terkait. Kami juga menugaskan petugas penghubung (person-in-charge) di setiap K/L prioritas agar komunikasi berjalan efektif dan sesuai harapan,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani berharap, dengan percepatan pembentukan badan anggaran di setiap K/L baru dan pengawasan langsung dari Kemenkeu, kementerian-kementerian baru ini dapat segera melaksanakan tugas sesuai mandat Presiden Prabowo. Kemenkeu berkomitmen untuk terus mendukung fungsi K/L baru, baik di sisa tahun 2024 maupun dalam persiapan APBN 2025.
(Anton)
