SUARAINDONEWS.COM, Mataram – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Anggota DPD RI Provinsi NTB Mirah Midadan Fahmid memberikan perhatian khusus terhadap langkah Pemerintah Provinsi NTB yang tengah menyusun rencana kontingensi untuk mengantisipasi potensi bencana di kawasan wisata. Menurutnya, NTB sebagai salah satu destinasi unggulan nasional harus memastikan setiap elemen kesiapsiagaan berjalan maksimal, terutama menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada akhir 2025 hingga awal 2026.
Senator Mirah menegaskan bahwa penyusunan rencana kontingensi dalam waktu satu minggu, sebagaimana diarahkan Pemprov NTB, merupakan langkah strategis yang perlu dikawal agar benar-benar mengakomodasi seluruh skenario risiko.
“Seluruh kawasan, mulai dari kawasan wisata, baik yang ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara, harus memiliki sistem perlindungan dan mitigasi yang jelas mulai dari jalur evakuasi, kesiapan tenaga lapangan, SOP darurat, hingga ketersediaan informasi cuaca real-time bagi pengunjung,” ujar Anggota Komite II DPD RI tersebut.
Lebih lanjut, Senator Mirah menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memperkuat sistem peringatan dini. Ia mengapresiasi langkah untuk mengaktifkan command center BPBD NTB dan memastikan keterhubungan dengan BPBD kabupaten/kota. Menurutnya, pemanfaatan jaringan Babinsa untuk suplai informasi early warning juga menjadi bagian penting agar deteksi dini potensi bencana dapat dilakukan secara cepat dan akurat.
“Keterlambatan informasi sekecil apa pun bisa berdampak besar. Maka seluruh simpul data, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan lembaga kebencanaan, harus terintegrasi dengan baik,” ujarnya.
Senator Mirah juga menyampaikan empati atas musibah yang menimpa Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia mendukung langkah Pemprov NTB yang tengah menyiapkan mekanisme donasi resmi dalam beberapa hari ke depan serta mendorong masyarakat tetap menunjukkan solidaritas antarwilayah. Gelaran NTB Bermunajat pada 17 Desember 2025, menurutnya, menjadi momentum untuk memperkuat rasa syukur dan kepedulian sosial di tengah ujian bencana yang terjadi di berbagai daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Senator Mirah mengingatkan bahwa di tengah upaya membantu saudara-saudara di Sumatera, NTB juga harus memperkuat antisipasi bencana di wilayah sendiri.
“Perubahan iklim, curah hujan ekstrem, dan mobilitas wisatawan jelang libur panjang membuat risiko semakin meningkat. Karena itu, saya menekankan perlunya penyiapan logistik kebencanaan, pemetaan daerah rawan, peningkatan kapasitas relawan lokal, serta simulasi kebencanaan di kawasan wisata sebagai bagian penting dari mitigasi,” kata Senator Mirah.
Senator Mirah menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan wisatawan harus menjadi prioritas utama. Ia berharap rencana kontingensi yang disusun Pemprov NTB tidak hanya menjadi dokumen teknis, tetapi benar-benar diterapkan secara operasional untuk memastikan NTB siap, sigap, dan tangguh menghadapi potensi bencana di momentum libur akhir tahun.
Untuk memperkuat mitigasi dan keselamatan masyarakat, Senator Mirah juga menyerukan pentingnya memantau informasi cuaca dari BMKG secara berkala, terutama menjelang puncak musim hujan dan periode libur Nataru yang rawan cuaca ekstrem.
Ia menegaskan bahwa informasi resmi dari BMKG seperti peringatan dini gelombang tinggi, potensi hujan lebat, hingga analisis dinamika atmosfer harus menjadi rujukan utama masyarakat, pelaku wisata, aparat daerah, serta pengelola destinasi.
“Dengan keterhubungan informasi yang cepat dan akurat, masyarakat dapat mengantisipasi aktivitas luar ruang, sementara pemerintah daerah dapat melakukan langkah responsif untuk mengurangi risiko bencana,” ujar Mirah.
Anggota Komite II DPD RI tersebut juga menjelaskan bahwa contoh informasi visual yang disampaikan BMKG melalui kanal resmi, termasuk media sosial, menjadi sarana penting agar publik lebih waspada, tidak panik, dan mampu mengambil keputusan yang tepat di tengah perubahan cuaca yang semakin dinamis.
“Kesiapsiagaan adalah kunci. NTB harus menjadi contoh daerah wisata yang aman, responsif, dan bertanggung jawab,” tutupnya.
(Anton)
