SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Menteri Kesehatan (Menkes) RI,Terawan Agus Putranto menyatakan bahwa pemerintah telah menyusun paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK). Penyusunan ini dilakukan berdasarkan kajian akademik kebutuhan dasar kesehatan. Hal tersebut dikatakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama Komisi IX DPR RI,pada Kamis (11/6/2020).
Dalam hal tersebut,Kementerian Kesehatan melakukan program sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan sebagaimana hasil rapat bersama Kementerian Keuangan. Menkes Terawan berharap drat ini bisa direalisasikan mulai pada akhir kuartal kedua tahun 2020. “Harapan pada akhir kuartal II ini sudah bisa diwujudkan,” kata Menkes Terawan.
Penyusunan paket manfaat ini berdasarkan pasal 19 dan pasal 22 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Secara khusus pada pasal 19 menjelaskan JKN diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi nasional, Sebab JKN diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat.
Saat ini Kementerian Kesehatan akan berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi. Terawan mengatakan paket manfaat JKN ini dibuat sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan. Tidak menurunkan manfaat tetapi mengoptimalkan asas manfaat dalam JKN dengan mengurangi manfaat berupa unnecessary treatment.
Dalam naskah akademik tersebut ada 8 kriteria kebutuhan dasar. Pertama terkait ketidakpastian kehilangan (uncertainty of loss). Kondisi kerugian finansial yang tidak pasti dan tidak dapat dikendalikan peserta ketika mendapatkan manfaat dalam hal ini penyakit kronis. Kedua,resiko yang tak tertahankan (unbearable risk) yakni Penyakit katastropik. Ketiga, standardisasi klinis berupa pelayanan kesehatan yang memiliki standar.
Keempat,pelayanan hemat biaya (cost effective). Kelima, luas cakupan. Keenam,bukan public goods yakni bersifat perorangan. Ketujuh,bukan pelayanan yang didanai program lain. Kedelapan,bukan alat bantu kesehatan yaitu pelayanan bukan berupa alat bantu.
Konsep ini nantinya akan dibahas bersama BPJS. Sebab dalam implementasinya harus disesuaikan dengan ketersediaan dana. “Disusun paket layanan kesehatan sebagai positive list,negative list,dan positive list dengan restriction,”kata Menkes Terawan. (Gha/***)
