SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025 memicu kekhawatiran di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Peneliti senior INDEF, Tauhid Ahmad, menilai langkah ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi karena bisa mengurangi konsumsi masyarakat.
Menurut Tauhid, kenaikan PPN akan menaikkan biaya produksi bagi pelaku usaha. Saat beban produksi ini dialihkan ke harga produk akhir, konsumen akan mengurangi pengeluaran mereka. “Ketika barang naik, konsumen otomatis mengurangi belanja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tauhid menjelaskan bahwa kenaikan ini juga berisiko memicu inflasi dan merugikan sektor bisnis sensitif terhadap PPN, sehingga bisa menurunkan kesempatan kerja. Ia pun mengingatkan bahwa kenaikan PPN dari 10% ke 11% pada 2022-2023 sempat menambah penerimaan negara lebih dari Rp100 triliun. Namun, hal ini berdampak pada stagnasi konsumsi pada tahun 2024.
Tauhid menyarankan pemerintah untuk menunda kenaikan PPN hingga kondisi ekonomi lebih stabil. Alternatif lainnya adalah memperluas basis wajib pajak dan penggunaan teknologi untuk mengoptimalkan penerimaan tanpa menaikkan tarif PPN.
Dorongan Libatkan UMKM untuk Program Makan Siang Gratis
Di sisi lain, terkait program makan siang gratis bagi 83 juta anak sekolah yang dijanjikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Tauhid mengingatkan pentingnya mengandalkan bahan pangan lokal untuk mengurangi impor. Ia merekomendasikan agar program ini melibatkan UMKM, seperti petani lokal dan peternak mandiri, dalam penyediaan bahan pangan.
“Daripada bekerja sama dengan pengusaha besar, lebih baik melibatkan peternak mandiri untuk menyediakan telur dan daging ayam. Ini bisa memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan impor,” tegas Tauhid.
Ia berharap program makan siang gratis ini tak hanya memperbaiki kesehatan anak-anak, tetapi juga mengangkat perekonomian masyarakat lokal. Program ini juga diharapkan memberi dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Polri Dukung Sinergi Ekonomi dan Keamanan
Untuk mendukung iklim usaha yang aman dan kondusif, Direktur Ekonomi Baintelkam Polri, Brigjen. Pol. Ratno Kuncoro, mengatakan bahwa pihaknya menyerap masukan dari pakar ekonomi, seperti dari INDEF, terkait tantangan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi sesuai arahan Presiden terpilih Prabowo.
“Kami berkomitmen untuk memastikan stabilitas ekonomi dan keamanan nasional sebagai dasar pembangunan ekonomi,” ujar Kuncoro. Langkah ini juga sejalan dengan instruksi Presiden untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
(Anton)
