SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Bogor, Sejumlah politisi dan mantan jenderal terlihat mendatangi kediaman pribadi presiden terpilih, Prabowo Subianto, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (27/9). Beberapa tokoh yang hadir antara lain Asisten Khusus Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo, dan sejumlah elite Partai Gerindra.
Para tokoh ini dipanggil mendadak ke Hambalang, memicu spekulasi bahwa mereka akan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Mereka terlihat bergantian datang sejak siang hingga sore hari.
Namun, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak terkait dengan pembagian kursi menteri. “Ini hanya pertemuan biasa. Pak Sjafrie adalah asisten khusus Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan, dan Mbak Meutya sebagai Ketua Komisi I DPR memang sering berdiskusi dengan beliau,” jelas Dahnil saat dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/9).
Dahnil juga menegaskan bahwa pembentukan kabinet sepenuhnya berada di tangan Prabowo. “Saya tidak tahu soal penunjukan menteri. Nanti Pak Prabowo akan mengumumkan langsung,” ujarnya saat ditanya kemungkinan Sjafrie menjadi Menteri Pertahanan atau Meutya Hafid menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Selain itu, Dahnil mengaku tidak tahu mengenai kabar yang menyebutkan tokoh lain seperti Abdullah Azwar Anas dan Kepala BIN Budi Gunawan akan bergabung dalam kabinet Prabowo.
Kabinet Mulai Mengerucut, Fokus Pada Satu Bidang
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, sebelumnya menjelaskan bahwa proses penyusunan kabinet periode 2024-2029 terus dibahas dan sudah mulai mengerucut. Prabowo dikabarkan mengkaji kemungkinan memecah sejumlah kementerian agar setiap kementerian hanya fokus pada satu bidang kerja. “Tidak ada lagi tugas rangkap di kementerian. Fokusnya satu program, satu bidang, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9).
Meski belum ada kepastian terkait jumlah kementerian, beredar kabar bahwa kabinet Prabowo akan terdiri dari 44 kementerian. Namun, Muzani tidak memberikan jawaban pasti, hanya menegaskan bahwa Prabowo akan memilih menteri-menteri dengan keahlian dan rekam jejak sesuai dengan bidang yang dipimpin.
Tokoh yang Menolak Tawaran Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran
Menjelang pelantikan, sejumlah nama calon menteri mulai beredar. Namun, ada beberapa tokoh yang diketahui menolak tawaran untuk bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran.
Hashim Djojohadikusumo Adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, menolak tawaran menjadi menteri dengan alasan ingin tetap berada di luar pemerintahan. “Saya tidak akan jadi menteri. Jadi, ada lowongan satu kursi menteri,” kata Hashim dalam pertemuan APEC di Hutan Kota by Plataran, Agustus lalu.
Luhut Binsar Pandjaitan Mantan menteri dan orang kepercayaan Presiden Joko Widodo ini juga menolak tawaran Prabowo untuk menjadi menteri. “Saya sudah sampaikan bahwa saya tidak akan menjadi menteri, tapi saya siap membantu sebagai penasihat jika diminta,” ujar Luhut saat berada di Bali pada Mei lalu.
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur ini juga mengaku menolak tawaran menteri karena ingin kembali bertarung dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. “Saya ingin kembali menghasilkan sumber daya manusia berkualitas di Jawa Timur,” ungkap Khofifah pada Mei lalu.
Proses Penyusunan Kabinet Masih Berlangsung
Dengan proses penyusunan kabinet yang semakin dekat, perhatian publik terus tertuju pada siapa saja yang akan mengisi posisi menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Prabowo diharapkan segera mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantu menjalankan roda pemerintahan, termasuk kemungkinan adanya pemecahan kementerian untuk memaksimalkan pelayanan publik.
Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan, menandai dimulainya pemerintahan baru di Indonesia.
(Anton)
