SUARAINDONEWS.COM, Bandung-Sodikin pengusaha yang diduga rekanan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Jawa Barat, warga Jl. Parapat No. 99 RT. 003 RW 009 Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, telah di laporkan ke Mapolda Jawa Barat (1/6) oleh Siti Nurjanah yang didampingi tim kuasa hukumnya dari LBH Pejuang Siliwangi Indonesia (P.S) terkait perampasan dan pengerusakan Mungil Steakhouse and Resto Pangandaran, Kampung Turis oleh orang orang yang patut diduga keras orang suruhannya.
“Benar, kami sudah melaporkan Sdr. Sodikin dkk ke Mapolda Jabar ini setelah Somasi kami sebanyak dua kali kepada yang bersangkutan tidak digubrisnya. Apalagi orang suruhan Sodikin patut diduga keras telah melakukan perusakan Mungil Resto milik klien kami yang mereka kuasai. Dan secara jelas pula penguasaan Mungil Resto juga diduga dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum”, demikian ditegaskan Iman Permana, SH, selaku Korwil Bidang Hukum Pejuang Siliwangi Indonesia (P.S) Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, Siti Nurjanah yang hadir di Mapolda Jabar pun menambahkan bahwa kasus bermula Ketika dirinya diminta hadir oleh Kapolsek Pangandaran pertengahan Januari 2020 lalu. Dirinya diminta menjamin suaminya yang saat itu memiliki persoalan dengan Sodikin. Sedangkan saat itu dirinya tidak tahu menahu persoalan yang terjadi antara suaminya dengan Sodikin. Sodikin dalam persoalan tersebut ternyata melibatkan oknum oknum LSM Joko Tingkir untuk mengintrogasi suaminya di Mapolsek Pangandaran tersebut. Lantaran dalam situasi serta kondisi penuh tekanan dan ancaman, saat itu pula Mungil Resto yang sudah menjadi miliknya sejak tahun 2015, terpaksa dijaminkan, ujar Siti kepada sejumlah awak media.
Iman, yang menjadi kuasa hukum Siti Nurjanah, pun kembali menegaskan bahwa sekalipun Ikin atau Sodikin memiliki selembar surat perjanjian sebagai jaminan terkait Setiadji, suami dari Siti Nurjanah, suami klien kami, maka surat tersebut dinyatakan batal demi hukum.
“Surat perjanjian tersebut dibuat dalam keadaan tertekan oleh banyaknya massa yang hadir di Mapolsek Pangandaran dan mengintimidasi secara verbal kepada klien kami. Disamping itu, persoalan saudara Setiaji dengan saudara Sodikin belum pernah ditangani para penegak hukum, sehingga saudara Sodikin dan kawan kawan tidak punya hak mengambil alih barang yang dijaminkan sebelum ada penetapan pengadilan,” tegas Iman Permana, SH.
Sesuatu hal yang janggal, seorang Sodikin yang bukan aparatur negara yang berwenang bisa mengeksekusi barang jaminan. Sedangkan Setiadji, suami klien kami itu pun belum tentu juga bersalah. Cara cara seperti itu adalah tindakan barbar, yang dilakukan oknum oknum Preman berkedok LSM.
“Negara ini punya hukum, jangan merasa dekat dengan penguasa daerah, lantas hukum dia kangkangi,” jelas Iman.
Dalam kesempatan terpisah, Arief Sekjen Pejuang Siliwangi Indonesia (P.S), terkait persoalan Mungil Resto di Pangandaran berdasarkan laporan Siti Nurjanah kepada DPP Pejuang Siliwangi Indonesia (P.S) melalui Ketua DPC PS Kota Banjar, mengungkapkan bahwa selama lebih dari 2 bulan pihaknya telah melakukan penyelidikan internal.
Meminta keterangan ke beberapa pihak termasuk Polsek dan Koramil Pangandaran, untuk mendalami persoalan ini. Setelah dirapatkan dengan bidang Hukum DPP PS, maka menyimpulkan Siti Nurjanah layak dibantu LBH Pejuang Siliwangi Indonesia (P.S). Karena memenuhi unsur tindakan tindakan kedzholiman yang dilakukan oleh oknum oknum yang mengaku LSM terhadap Siti Nurjanah.
“Siti Nurjanah patut dibela dan dilindungi oleh PS, dan Letjen Yayat Sudrajat, yang merupakan Ketum Pejuang Siliwangi Indonesia (P.S) telah memerintahkan agar kami mengusut tuntas persoalan ini. Membela Siti Nurjanah dari perbuatan dzholim saudara Sodikin dan oknum oknum yang mengaku LSM tersebut. Kami percaya Mapolda Jabar bisa menjadi Penegak Hukum untuk rakyat yang teraniaya sesuai semboyan Kepolisian Melindungi dan Mengayomi Masyarakat,” pungkas Arif kepada media.(arf/gs)
