SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pengendalian inflasi sama pentingnya dengan memperjuangkan kemerdekaan RI.
“Kenapa pengendalian infasi itu sangat penting seperti halnya Bung Tomo, pahlawan kita, dalam menegakkan kemerdekaan RI. Karena saat ini dunia sedang bergejolak, ekonomi duni sedang menurun menuju resesi. Di berbagai negara harga-harga sangat tinggi, harga pangan di seluruh dunia melambung tinggi. Pengendalian inflasi menjadi penting agar Indonesia tidak terkena dampak dari tingginya harga pangan saat ini, pengendalian inflasi akan menjadikan perekonomian Indonesia tidak runtuh dan tetap bisa menghadapi tantangan global,” kata Perry dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi pada Rabu (10/8/2022).
Perry menuturkan, kemerdekaan itu harus diisi dengan berbagai kemajuan, baik dalam memajukan ekonomi, tetapi juga bagaimana melindungi diri dari dampak global.
Ditambahkannya, dunia saat ini bergejolak, belum lagi konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kedua negara ini adalah pemasok 20 persen dari energi dan pangan global. Itulah mengapa harga-haraga pangan global naik tinggi, harga-harga energi naik tinggi.
“Itulah yang sedang kita hadapai, dunia sedang bergejolak. Tidak menyerang langsung tapi kita terkena dampaknya seperti halnya dulu pada saat kemerdekaan kita diserang terkena dampaknya dan mengharuskan kita untuk melindungi diri dan melanggengkan kemerdekaan ini,” ujar Perry.
Perry menuturkan, pihaknya terus mewaspadai tren lonjakan inflasi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Khususnya, inflasi pangan yang telah mencapai 10,47 persen hingga melewati semester I-2022.
Laju inflasi pangan tersebut harus segera diredam. Mengingat, berkaitan langsung dengan urusan perut rakyat. “Ingat inflasi pangan itu adalah masalah perut, masalah rakyat, dan langsung ke kesejahteraan,” ujar Perry.
Ditambahkannya, dampak kenaikan inflasi pangan juga tak hanya erat dengan sektor ekonomi semata. Namun, dapat berdampak luas ke sektor sosial karena turunnya daya beli masyarakat.
Perry pun mendorong penguatan kerjasama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam upaya menekan laju inflasi pangan melalui operasi pasar dan kebijakan lainnya.
TPID merupakan wadah koordinasi dengan beranggotakan berbagai instansi pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), ketua pasar, serta perbankan.
“Jadi, mohon inflasi ini seperti layaknya kita ingin terus menegakkan kemerdekaan. Kita harus turunkan (inflasi pangan) paling tinggi 6 persen. Kalau bisa 5 persen,” kata Perry. (Akhirudin)
