SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Pengamat militer, Susaningtyas “Nuning” Nefo Handayani Kertopati menjelaskan keberadaan Komponen Cadangan (Komcad) selain bertujuan untuk memperkuat TNI sebagai komponen utama pertahanan negara dalam mengantisipasi potensi ancaman eksternal sekaligus bagian dari upaya strategi penangkalan (deterrence strategy), juga dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menangani pandemi Covid-19.
Penegasan Nuning tersebut setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang juga membahas Komcad.
Namun untuk saat ini, patut dipertimbangkan pembentukan Komcad di tahun 2021 untuk lebih tangguh menangani Covid-19. “Komcad dapat dikerahkan untuk membantu Pemda menangani korban Covid-19, ” ujar Nuning ini di Jakarta, Sabtu (22/1/2021).
Ditegaskan Nuning, pembentukan Komcad di Indonesia juga sudah diselenggarakan Pemerintah masa sebelumnya, dalam bentuk Pertahanan Sipil (Hansip) dan juga Keamanan Rakyat (Kamra), sejalan dengan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang sekarang masih bertugas di lingkungan Pemda. “Pembentukan Komcad juga bisa ditujukan untuk meredam berbagai aksi radikalisme yang mungkin terjadi, ” katanya.
Nuning mengakui ada sejumlah pihak khawatir keberadaan Komcad, akan menimbulkan dinamika sosial baru, yang justru akan mengganggu stabilitas keamanan. Ia tak menampik kekhawatiran berbagai pihak tersebut karena belum memahami sepenuhnya aturan yang berlaku.
“Komcad tidak akan menjadi tentara bayaran karena Komcad dibiayai sepenuhnya dengan APBN dan tunduk pada disiplin TNI. Komcad akan ditempa memiliki disiplin tinggi standar TNI untuk selalu membantu semua lapisan masyarakat, ” ujar Anggota Komisi I DPR 2014-2019 tersebut.
Untuk menghindari hal yang berdampak negatif atas pembentukan Komcad ini, Nuning menegaskan harus ada test psikologi dalam rekruitmen Komcad. “Tidak boleh merekrut pihak berkepribadian preman atau hal lain yang menyimpang. Terpenting hindari perekrutan pihak atau kelompok yang pernah terlibat organisasi radikal/intoleran, ” katanya.
Nuning menjelaskan Komcad juga ditujukan untuk menyerap para lulusan S1, S2 dan S3 untuk bisa berkarir di lingkungan TNI. Kesempatan alumni Universitas Pertahanan dan Universitas lain yang memiliki Prodi terkait ketahanan nasional untuk bisa mendaftar sebagai perwira TNI baik sebagai Komponen Cadangan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Menurutnya banyak negara yang membentuk Komcad secara permanen dan sebagian lainnya menjadikannya program pengganti wajib militer yang diyakini biaya operasionalnya lebih murah.
“Seperti di Amerika Serikat dan banyak negara di Eropa, disebut Garda Nasional. Bahkan di Iran, Irak dan negara-negara Timur Tengah, Komcad disebut Garda Republik karena juga mengemban sebagian tugas melindungi warga negaranya, ” katanya. (Bams)
