SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Laju inflasi dalam negeri pada November 2022 melandai dibanding bulan sebelumnya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, melandainya laju inflasi tersebut berkat keberhasilan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam mengendalikan inflasi. Dirinya mengapresiasi kinerja semua pihak terkait dalam menangani persoalan tersebut.
Berdasarkan catatan Mendagri, pada November 2022 inflasi secara nasional berada di angka 5,42 persen. Jumlah ini lebih rendah dibanding pada Oktober 2022 yang masih berada di angka 5,71 persen. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada urutan kedua negara G20 yang inflasinya rendah setelah Jepang dengan inflasi 3,70 persen.
“Kalau (negara) yang lain-lain sudah tinggi, 18 negara G20 baik Amerika, kemudian Eropa, semua (inflasinya) di atas angka kita,” jelas Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022).
Mendagri menegaskan, tingkat inflasi secara nasional merupakan agregat kinerja dari tingkat pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Karena itu, kata Mendagri, Presiden ingin agar penanganan inflasi dilakukan seperti saat menangani pandemi, yakni dievaluasi setiap minggu. Dengan begitu, semua pihak tetap peduli dan fokus menangani inflasi.
“Ini menyangkut masalah perut rakyat, kenaikan harga barang/jasa itu akan langsung berdampak kepada rakyat, oleh karena itulah perlu terus kita kendalikan,” tegas Mendagri.
Mendagri menegaskan, pihaknya konsisten menggelar Rakor Pengendalian Inflasi yang melibatkan stakeholder terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menghadirkan perwakilan daerah dengan angka inflasi rendah dan daerah yang laju inflasinya tinggi.
“Yang tertinggi kita ingin tahu masalahnya apa, yang terendah juga masalahnya apa. Kita ingin menciptakan iklim kompetitif (antarkepala daerah),” terangnya.
Sembilan Upaya
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka inflasi pada November 2022 mencapai 5,42 persen secara year on year (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yakni pada Oktober 2022 yang tercatat 5,71 persen.
Mendagri menyebut selain kerja sama pusat dan daerah, capaian tersebut juga disumbang oleh pemerintah daerah (Pemda) yang melakukan sembilan upaya pengendalian inflasi.
“Saya mengucapkan terima kasih, karena kita sudah merumuskan pedoman sembilan langkah kepada rekan-rekan di daerah, apa saja yang harus dihadapi dan dilakukan di daerah masing-masing,” kata Mendagri.
Berdasarkan simpulan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), jumlah Pemda yang melakukan sembilan upaya pengendalian inflasi pada minggu pertama di Desember 2022 (per 5 Desember) adalah sebagai berikut:
Pertama, sebanyak 361 daerah telah melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan tersedianya kebutuhan.
Kedua, sebanyak 310 daerah dilaporkan telah melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Ketiga, sebanyak 188 daerah telah melakukan upaya untuk menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting lainnya.
Keempat, sebanyak 211 daerah diketahui telah melaksanakan pencanangan gerakan menanam. Kelima, sebanyak 380 daerah telah melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait.
“Tapi intinya adalah yang warna hijau (data per (5/12)) jika kita lihat terjadi tren peningkatan daerah-daerah yang melaksanakan kegiatan, misalnya pemantauan untuk monitoring terus menerus stok bahan pangan di pasar-pasar sekarang (berjumlah) 361 daerah, belum semua yang 548 tapi ya sudah mulai naik,” ujarnya.
Terkait upaya keenam, sebanyak 326 pemda diketahui sudah melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
Ketujuh, sebanyak 242 daerah telah melakukan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Kedelapan, sebanyak 202 pemda telah merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi.
Terakhir, berkaitan dengan upaya yang kesembilan, diketahui 166 daerah telah memberikan bantuan transportasi dari APBD.
“Memberikan bantuan transportasi terutama daerah yang masalahnya (penyebab inflasi) karena transportasi, itu yang termasuk harga yang diatur pemerintah, administered item, itu sudah naik dari 73 menjadi 166 daerah yang sudah melakukan intervensi memberikan bantuan transportasi,” ujarnya.
Mendagri mengungkapkan, dari sembilan pedoman upaya pengendalian inflasi tersebut, enam langkah konkret telah dilakukan 67 Pemda, sementara 52 daerah lainnya tercatat belum melakukan sama sekali upaya konkret pengendalian inflasi.
“Masih ada 52 daerah, ini kita memiliki datanya yang belum melakukan sama sekali, mudah-mudahan data saya yang salah. Ini teman-teman media yang di sini di-ekspose saja, biar publik tahu siapa yang kerja dan tidak,” tandasnya.
Mendagri meminta Pemda serius dalam mengatasi inflasi di daerah masing-masing. Menurutnya, penanganan inflasi juga perlu dilakukan dengan mekanisme yang sama dengan penanganan pandemi, di mana setiap minggu dilakukan pembahasan dan evaluasi. Hal itu dilakukan agar kepala daerah tetap peduli, sehingga isu inflasi menjadi fokus dan skala prioritas.
Dalam Rakor tersebut, hadir sejumlah pihak dari pemerintah pusat maupun Pemda yang tergabung secara luring dan daring. Hadir secara luring yakni Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan.
Sedangkan hadir secara daring, di antaranya Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Heryanto Syahputra, dan Wadirtipideksus Kombes Pol Helfi Assegaf. Turut bergabung secara daring gubernur, bupati/wali kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
