SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menilai bahwa pemerintah perlu menguatkan relasi dengan negara-negara yang pro terhadap Palestina karena mereka memiliki pasar ekonomi yang besar. Pernyataan ini disampaikannya dalam diskusi bertema “Peran Indonesia dalam Boikot dan Isolasi terhadap Israel” di Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2024). Dalam diskusi tersebut, HNW hadir bersama Anggota MPR Fraksi PKS, Sukamta, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim.
“Saya yakin negara-negara yang mendukung perdamaian dan pro-Palestina memiliki pasar ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, wajar jika pemerintah memperkuat hubungan dengan pasar besar yang pro-Palestina ini,” ujar HNW.
Pernyataan tersebut disampaikan HNW menanggapi fatwa hukum Mahkamah Internasional (ICJ) pada 19 Juli, yang memutuskan bahwa aktivitas permukiman Israel di wilayah-wilayah Palestina melanggar hukum internasional.
“Jika ini terkait dengan masalah hukum, maka hukum tersebut harus ditegakkan. Memang tidak mudah karena masalah ini bersifat global dan melibatkan banyak pihak,” tambahnya.
HNW menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah serius untuk mengejawantahkan fatwa hukum ICJ melalui berbagai aturan atau kebijakan.
“Segala hal yang salah terkait pendudukan Israel di Palestina harus diseriusi oleh pemerintah melalui kewenangan yang dimilikinya,” tegasnya.
HNW juga menekankan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel.
“Secara prinsip, Indonesia sudah menyatakan sikapnya. Hal ini telah disampaikan oleh Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo, dan Menteri Luar Negeri. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan menolak penjajahan Israel,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, HNW menyatakan bahwa penting bagi DPR RI untuk mengambil sikap atas resolusi penolakan pembentukan negara Palestina yang disahkan parlemen Israel, Knesset, serta fatwa hukum ICJ, dengan menggandeng parlemen dari negara-negara lainnya.
“Kita harus bersama-sama mengusulkan agar Israel dihukum oleh lembaga parlemen sedunia dan dikeluarkan dari keanggotaan,” pungkasnya.
(Anton)
