SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, secara resmi memulai jabatannya sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upacara serah terima jabatan yang digelar hari ini di Gedung Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Cak Imin menerima tanggung jawab dari Menko PMK sebelumnya, Muhadjir Effendy.
Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin menegaskan bahwa ia akan membawahi enam kementerian strategis yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kementerian-kementerian tersebut meliputi:
- Kementerian Sosial
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran
- Kementerian Koperasi dan UKM
- Kementerian Ekonomi Kreatif
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Cak Imin menekankan pentingnya sinergi dan integrasi antara kementerian-kementerian tersebut untuk mencapai tujuan besar pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Seperti yang saya sampaikan, ada Kemensos, ada Kementerian Pekerja Migran, ada Kementerian Koperasi, ada Kementerian Ekonomi Kreatif, ada Kementerian Desa, ini menjadi satu kesatuan dalam koordinasi saya,” ujar Cak Imin dalam sesi jumpa pers usai acara serah terima jabatan.
Fokus pada Sinergi dan Pemberdayaan
Dalam sambutannya, Cak Imin menyampaikan komitmennya untuk menyatukan berbagai kementerian di bawah koordinasinya dengan tujuan menghilangkan ego sektoral yang sering kali menghambat efektivitas program-program pemerintah. “Kita ingin pemicu pemberdayaan ini menjadi ikatan agar ego sektoral itu tertangani. Kita mulai dari kecil dan menengah, dan kita harapkan ada sinergi penuh antara kementerian-kementerian ini,” tuturnya.
Sebagai Menteri Koordinator yang baru, Cak Imin juga mengaku tengah mempertimbangkan penambahan staf, termasuk satu atau dua deputi dengan latar belakang pelaku ekonomi, yang dapat membantu sinkronisasi antara usaha kecil dan pemberdayaan sosial. Ia menyerahkan keputusan terkait penambahan staf kepada Sekretaris Menteri (Sesmen) PMK.
“Perihal penambahan staf, sementara kami menyerahkan sepenuhnya kepada Sesmen PMK, apakah sudah cukup di sini ditangani dengan staf yang ada,” ucapnya.
Dua Menko dalam Satu Gedung
Seiring dengan pembentukan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, ada perubahan penting dalam struktur kementerian. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kini dibagi menjadi dua lembaga terpisah, yakni Kemenko PMK dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun terpisah, kedua lembaga tersebut akan bekerja bersama dalam satu gedung dan saling mendukung untuk mencapai visi-misi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kemenko PMK dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan berbagi peran dan bersinergi dalam mewujudkan visi-misi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” ujar Cak Imin.
Dalam rangka mewujudkan sinergi tersebut, Cak Imin menyampaikan bahwa tak ada lagi perbedaan pandangan politik dalam Kabinet Merah Putih. Semua pihak harus berkomitmen dalam satu barisan, berfokus pada kerja sama untuk mencapai tujuan nasional.
“Kita harus dalam satu komando barisan mewujudkan visi-misi Prabowo-Gibran,” tegasnya.
Tantangan dan Harapan
Di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin diharapkan mampu memperkuat berbagai program pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat kementerian yang dikoordinasikan langsung bersentuhan dengan upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat desa, hingga perlindungan pekerja migran.
Dalam penutupnya, Cak Imin mengungkapkan bahwa amanah yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab besar yang akan ia jalankan dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. “Amanah ini saya terima dengan niat tulus untuk bersama-sama, bahu-membahu dari seluruh kementerian yang ada di dalam koordinasi yang diamanatkan kepada saya,” tutupnya.
Dengan dimulainya masa jabatan Cak Imin sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, publik menaruh harapan besar pada upaya koordinasi lintas kementerian ini untuk membawa perubahan nyata bagi masyarakat Indonesia.
(Anton)
