SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berharap politik identitas jangan sampai meruntuhkan Empat konsensus kebangsaan. Yaitu Pancasila, UUD NRI 1946, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
Jika politik identitas sampai mengancam konsensus kebangsaan, maka harus dilawan bersama. Apalagi di tahun politik ini, biasanya digunakan untuk menyebarkan kebencian, saling mencari dan memproduksi hoaks.
“Itulah namanya haram biharam. Sehingga dalam WAG capres sekarang yang selalu sebar harambiharam, maka saya cukup memantau sambil berusaha mengajak mereka ke jalur yang benar, atau halal bihalal untuk memperkokoh konsensus kebangsaan tersebut,” kata Arsul di Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Hal itu disampaikan Arsul Sani dalam diskusi Empat Pilar Kebangsaan dengan tema ‘Halalbihalal Mampu Memperkuat Rasa Kebangsaan’ bersama Peneliti Ahli Utama BRIIN Prof Siti Zuhro di Gedung MPR/DPR RI Senayan Jakarta.
Menurut Arsul, halalbihalal sendiri berawal dari upaya untuk mempersatukan tokoh bangsa ini yang sedang menghadapi ketegangan politik tahun 1948 itu.
Alhasil, KH Wahab Chasbullah pendiri NU mengusulkan ke Bung Karno (Presiden Soekarno) untuk menggelar halalbihalal.
“Jadi, kontestasi pilpres 2024 ini jangan sampai overdosis, berlebihan dengan mengkavling-kavling surga. Kalau mendukung capres ini masuk surga, kalau yang ini tidak. Ya tidak bisa begitu,” katanya.
Sementara Peneliti Ahli Utama BRIN Prof Siti Zuhro menilai halalbihalal ini sangat khas Indonesia, dan tak ada di negara Timur Tengah, Malaysia, maupun Singapura.
Halalbihalal ini, menurutnya, sebagai wujud atau wahana untuk mengekpresikan kebersamaan, memupuk persatuan, ukhuwah islamiah, yang bukan saja bagi umat Islam, tapi juga untuk non muslim.
‘Jadi, halal bihalal ini tak memandang SARA, sehingga bisa menjadi contoh untuk integrasi bangsa,” kata Siti Zuhro.
Di tahun politik ini, katanya, nuansa kebangsaan tak boleh kering, harus senantiasa ditumbuhkan agar jiwa nasionalisme dengan membaca buku sejarah Indoneaia misalnya, seperti apa perjuangan para pahlawan, memiliki patriotisme, nasionalisme, rasa cinta terhadap negara ini, merasa memiliki peradaban yang besar seperti Candi Borobudur, Prambanan, dan sebagainya.
Selain itu kata Siti, orangtua juga harus menumbuhkan rasa kebangsaan, jiwa nasionalisme dan cinta negara ini melalui banyak cara.
“Semua harus merasa memiliki dan menyintai, ownership negara ini, nation state harus dimiliki bangsa ini berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI,” katanya.
Dikatakan, jika demokrasi itu perlu pilar-pilar penting termasuk civil society, pers, dan partai politik untuk merawat kebangsaan ini. Karena itu dalam pemilu 5 tahunan ini jangan sampai destruktif, mengancam persatuan Indonesia.
“Kalau sampai mengancam persatuan negara ini, maka pemilu bisa batal demi hukum, karena melanggar konsensus dan komitmen kebangsaan,” tuturnya.
Siti berharap demokrasi Indonesia naik kelas ke depan dengan tetap menghormati hak hak asasi manusia (HAM), menumbuhkan patriotisme, nasionalisme dan cinta tanah air.
“Dan, halal bihalal ini harus dirawat bersama karena untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, memupuk kebersamaan, persaudaraan sebagai satu bangsa yang majemuk,” pungkasnya. (wwa)
