SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal untuk merespons kebutuhan digital.
“Pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung dan mengenali bahwa digital teknologi ada dan bersama kita, dan akan mengubah ekonomi. Maka pemerintah menggunakan keuangan negara APBN untuk membangun infrastruktur hingga belanja pendidikan untuk menyongsong masa depan yang baik,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Menkeu mengatakan perkembangan digital memberikan keuntungan sekaligus tantangan. Kemunculan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan disebut berpotensi mendisrupsi lapangan pekerjaan. Namun, dengan respons yang tepat, AI bisa dimanfaatkan untuk menciptakan transformasi sosial.
Misalnya, dalam lingkup Kementerian Keuangan, berbagai jenis operasional telah dialihkan ke metode digital. Sebelumnya, Kementerian Keuangan memiliki anggaran untuk biaya cetak dan salin dokumen-dokumen anggaran. Namun kini, seluruh dokumen dilakukan secara digital sehingga anggaran bisa dialihkan untuk belanja lainnya.
Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga menciptakan peluang baru dan memberikan nilai tambah pada sektor keuangan, seperti digitalisasi pada asuransi, metode pembayaran digital, hingga kredit.
Perkembangan tersebut yang terus diamati oleh para regulator, yaitu Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), untuk menyusun regulasi dan kebijakan yang tepat terhadap besarnya peluang teknologi digital.
Terlebih, Indonesia juga didominasi oleh generasi yang melek akan teknologi digital, sehingga memberikan peluang yang lebih besar terhadap pemanfaatan teknologi digital.
“Pro-kontra ini yang harus terus dilihat. Mungkin 10 tahun mendatang teknologi digital akan mengalami perubahan yang luar biasa besar, yang implikasinya akan sangat menentukan lanskap dari sosial politik dan kesejahteraan masyarakat,” tandas Menkeu. (ANT/Akhirudin).
