SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima langsung Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Presiden Joko Widodo.
Hal itu berlangsung dalam acara Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Kemendagri merupakan satu dari 14 kementerian/lembaga yang menerima DIPA TA 2023 secara langsung dari Presiden Jokowi. Penyerahan DIPA tersebut dihadiri secara langsung oleh 53 kementerian/lembaga dan secara daring oleh pemerintah daerah.
Diberikannya DIPA secara langsung tersebut berdasarkan sejumlah kriteria tertentu yang dipenuhi oleh kementerian/lembaga. Hal itu di antaranya kementerian/lembaga yang memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam tiga tahun terakhir, yakni 2019 hingga 2021.
Berdasarkan hasil penilaian BPK atas kinerja laporan keuangan, diketahui Kemendagri sudah 8 kali secara berturut-turut meraih predikat opini WTP. Selain itu, Kemendagri juga memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai kementerian berkinerja sangat baik dalam pengelolaan anggaran tahun anggaran 2021 kategori pagu sedang. Penghargaan itu diraih 4 kali berturut-turut sejak 2018.
Kriteria lainnya, kementerian/lembaga tersebut juga merepresentasikan bidang prioritas nasional pada tahun 2023. Selain itu, kementerian/lembaga yang menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja penganggaran yang tinggi.
“Untuk itu, dengan segala hormat kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada 14 menteri dan pimpinan lembaga dan daftar alokasi TKDD untuk tahun 2023 kepada para gubernur,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani dalam laporannya menyampaikan, belanja negara yang disepakati dalam APBN 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp814,7 triliun. Sementara itu, target pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.463,0 triliun.
“APBN Tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi. Namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan di dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan,” tandasnya.
Realisasi Anggaran Ditingkatkan
Sementara itu, Mendagri menyerahkan DIPA TA 2023 Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara simbolis kepada jajaran Pejabat Eselon I Kemendagri serta BNPP. Penyerahan tersebut dilakukan Mendagri di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Kamis (1/12/2022).
Dalam sambutannya, Mendagri mengatakan, penyerahan DIPA 2023 tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda serupa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kamis (1/12/2022) pagi.
Dalam kegiatan itu, Presiden menyerahkan DIPA 2023 secara simbolis kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda).
Mendagri mengaku bangga lantaran Kemendagri menjadi salah satu dari 14 K/L yang DIPA-nya diberikan langsung oleh Presiden Jokowi. Diberikannya DIPA secara langsung tersebut didasarkan oleh sejumlah kriteria tertentu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Di lain sisi, Mendagri mengapresiasi torehan realisasi anggaran Kemendagri TA 2022. Berdasarkan data yang dikantongi per 30 November 2022, rata-rata capaian realisasi tersebut berada di angka 88,24 persen. Hal ini berada di atas rata-rata nasional yakni sebesar 79,15 persen. Dengan capaian tersebut, Mendagri meminta agar realisasi program jajaran komponen Kemendagri terus ditingkatkan. Program-program yang belum optimal, diminta untuk dipertajam dan dimaksimalkan.
“Nah ini memerlukan kerja keras kita semua. Dari data-data yang ada, khusus Kemendagri kita sudah tahu sendiri. Ini sudah saya sharing langsung ke teman-teman di Kemendagri, BNPP, maupun langsung kepada pimpinan komponen, tolong saya minta atensi betul (realisasi) yang masih rendah,” ujar Mendagri.
Selain itu, Mendagri mengimbau agar dalam pelaksanaannya, program-program tidak sekadar direalisasikan, tetapi juga harus mencapai target kinerja masing-masing. Jajaran Kemendagri dan BNPP, tambah Mendagri, masih memiliki waktu 1 bulan untuk mengoptimalkan langkah tersebut.
Dia menerangkan, di tahun 2023, pemerintah telah menentukan prioritas anggaran. Hal ini untuk menghadapi berbagai situasi yang terjadi seperti tahun politik dan sebagainya. Selain itu, anggaran juga ditekankan kepada penguatan sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kemudian yang kedua adalah mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah sosial. Maka pemerintah juga memprioritaskan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat, bansos, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam laporannya menyampaikan, rata-rata realisasi anggaran Kemendagri bila dibandingkan dengan tanggal yang sama mengalami kenaikan. Menurut data per 30 November 2022, capaiannya yakni sebesar 88,24 persen. Sedangkan pada 30 November 2021 yaitu 82,29 persen.
“Kalau kita bandingkan dengan tanggal dan bulan yang sama pada tahun lalu, maka kita lihat kinerja anggaran kita berbasis serapan anggaran, maka hari ini kita lebih dianggap berkinerja dari tahun lalu. Karena pada tanggal yang sama tahun lalu serapan kita 82,29 persen, sedangkan di tahun ini 88,24 persen,” jelasnya. (wwa)
