SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menekankan pentingnya pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, menyampaikan bahwa RPJPN harus mengalokasikan investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih di daerah-daerah di luar Jawa. Dia juga menekankan perlunya koordinasi dan dukungan pemerintah pusat terhadap program-program di daerah agar RPJPN dapat terlaksana dengan baik.
“Dukungan finansial dan koordinasi yang baik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan menjadi kunci kesuksesan implementasi RPJPN di seluruh Indonesia,” ungkap Elviana.
Selain itu, Elviana juga menyoroti pentingnya peningkatan durasi wajib belajar menjadi 15 tahun, sejajar dengan pendidikan vokasi D-III, yang harus disertai dengan dukungan anggaran untuk pendidikan gratis bagi seluruh siswa dan mahasiswa. Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap penggunaan anggaran pendidikan agar dapat lebih difokuskan pada pendidikan gratis, peningkatan kesejahteraan guru/dosen, dan pemerataan pendidikan.
Komite IV DPD RI juga mengawasi pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mereka menyoroti perlunya dukungan anggaran yang memadai bagi UMKM untuk pemberdayaan dan percepatan pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.
“Mendukung UMKM untuk naik kelas dan menjadi bagian dari industri terhubung dengan rantai pasokan akan memperkuat peran mereka dalam perekonomian Indonesia,” tegas Elviana.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan kemudahan akses permodalan bagi UMKM melalui berbagai platform kredit serta meningkatkan keterlibatan lembaga penjamin kredit untuk memastikan UMKM yang memenuhi syarat tetapi belum mendapat pendanaan dari bank dapat mendapatkan jaminan.
(ANTON)
