SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan mengatakan pihaknya hingga kini masih menunggu kepastian dan penjelasan dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian kepada komisi III DPR menyangkut pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (tipikor) yang bakal dibiayai negara sebesar Rp800 miliar. Namun Kapolri dalam berbagai kesempatan raker di komisi III mengaku penanganan korupsi di Kriminal Khusus (Krimsus) Polri belum fokus.
“Kapolri harus memberikan penjelasan dan meyakinkan Komisi III agar ke depan tidak ada keragu-raguan lagi,” kata Trimedya dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Densus Tipikor, Kewenangan dan Regulasinya’di media center DPR RI, Selasa, (17/10/2017).
Meski demikian, Trimedya Panjaitan mengatakan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan ditugaskan pada Densus Tipikor haruslah benar-benar pasti bersih. “Bagaimana dengan integritas yang akan duduk di sana? Polisi dan jaksa akan berbeda integritasnya saat tugas di KPK,” kata Trimedya seraya berharap jika Densus Tipikor terbentuk tidak menjadi momok bagi institusi Polri.
Trimedya meyakini langkah Kapolri membentuk Densus tipikor merupakan langkah maju dalam penanganan korupsi. Sebagai pimpinan komisi bidang kepolisian dia berjanji dalam raker dengan Kapolri nanti, pihaknya akan meminta Kapolri menjelaskan dalam sebuah papper secara spesifik tentang Densus tipikor termasuk anggaran yang merupakan fungsi dari DPR.
“Walaupun kita inginkan dia jelaskan dalam sebuah paper. Kita minta secara spesifik Densus itu, termasuk anggaran, karena Polri tidak bisa jalan sendiri tanpa bantuan kejaksaan. Tahun pertama harusnya sampai tingkat Polda,” sambung Trimedya.
Sementara Pengamat Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar mengatakan yang harus dibenahi adalah integritasnya aparat kepolisian. Kalau mau nyapu harus dengan sapu yang bersih. Sangat penting integritas itu,” kata Fickar.
Selain itu, Fickar juga berharap adanya kepastian SDM Densus Tipikor benar-benar netral dan tidak bisa ditarik-tarik oleh pihak mana pun. “Yang harus dijaga Densus ini independensinya. Jangan sampai terjadi begitu ada tangkap tangan, udalah jangan ditangkap, dikasih tahu saja. Itu jangan. Bukan pencegahan itu namanya. Independensi itu harus ada supaya dia bisa tangani kasus yang lintas kekuasaan,” katanya.(Bams/EK)
