SUARAINDONEWS.COM, Bandung – Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan dukungan penuh terhadap pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa NKRI tidak akan pernah bisa ditaklukkan. Sultan mengungkapkan hal ini seuai menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatsus Batujajar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
“Saya mengikuti acara secara penuh bersama Presiden, Wapres, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf di 3 matra. Ini adalah apel pasukan operasional pertama yang digelar lengkap dengan seluruh matra beserta pimpinannya, termasuk Komponen Cadangan (Komcad). Kami semua mengenakan seragam Komcad ala militer sebagai bentuk kesiapan pertahanan rakyat semesta,” ujar Sultan.
Menurut Sultan, semangat pertahanan rakyat semesta yang disampaikan Presiden selaras dengan peran DPD RI sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kepentingan daerah. “Kita bangsa yang tidak suka perang, tetapi kita juga tidak mau dijajah kembali. Presiden menegaskan, sejengkal tanah pun tidak boleh diganggu. Semua harus bersatu padu mempertahankan negara,” jelasnya.
Sultan menyoroti beberapa momen penting dalam acara tersebut, termasuk kenaikan pangkat Danjen Kopassus menjadi bintang tiga, pelantikan beberapa Pangdam di daerah Kodam baru, serta pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh militer berjasa baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. 4 tokoh militer mendapat Jenderal Kehormatan, yakni Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Herindra, Agus Sutomo, Alm Ali Sadikin, dan Yunus Yosfiah.
“Presiden mengatakan kita adalah bangsa besar dan kaya yang pernah dijajah. Pengalaman itu harus menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh lagi dijajah. Karena itu militer harus kuat bersama masyarakat,” tambah Sultan.
Ia menegaskan, DPD RI akan terus mengawal kebijakan pertahanan nasional melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. “Kekayaan alam Indonesia ada di daerah-daerah. Ini bagian dari dukungan DPD RI terhadap Asta Cita Presiden Prabowo yang ingin memperkuat sistem pertahanan keamanan negara. Bagaimanapun negara ini harus dilindungi dengan militer yang kuat agar tidak dianggap sepele,” tegasnya.
Menurut Sultan, konsep pertahanan rakyat semesta bukan hanya soal kesiapan militer, tetapi juga melibatkan keamanan sosial, kemandirian ekonomi, dan kesiapsiagaan masyarakat di seluruh provinsi. “Sebagai senator, tugas kami memastikan alokasi anggaran, infrastruktur pertahanan, dan pelatihan masyarakat merata di semua wilayah. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal,” ujarnya.
Sultan juga mengapresiasi peresmian enam Kodam, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, serta berbagai satuan baru. “Kami di DPD RI akan memastikan setiap provinsi, kabupaten, dan kota mendapat perhatian adil dalam pembangunan infrastruktur pertahanan. Keamanan nasional dimulai dari keamanan daerah,” tegasnya.
Sebagai putra daerah Bengkulu, Sultan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesiapan pertahanan di wilayah pesisir barat Sumatera, dan hal ini harus menjadi cacatan Pangdam XXI/Raden Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, di mana Kodamnya baru didirikan. “Bengkulu adalah pintu gerbang Samudra Hindia. Posisi strategis ini harus diimbangi dengan kesiapan strategis. Saya ingin memastikan suara daerah didengar,” pungkas mantan Wagub Bengkulu 2013-2015 ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam upacara tersebut menegaskan bahwa pertahanan Indonesia mencakup seluruh wilayah, dari kampung hingga gunung. Presiden juga melantik sejumlah panglima baru dan meresmikan satuan-satuan pertahanan baru di tiga matra.
(Anton)
