SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sebagai lembaga khusus untuk mengelola kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Badan ini juga akan menjadi motor utama pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang menjadi salah satu proyek strategis pemerintahan Prabowo.
Badan Otorita tersebut dipimpin oleh Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. Didit akan didampingi dua wakil, yakni Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Jawaitana. Ketiganya dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Menjamin Keberlanjutan Proyek
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan, pembentukan Badan Otorita ini sangat penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan tanggul laut. Menurutnya, proyek raksasa yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur itu tidak mungkin selesai hanya dalam satu periode kepemimpinan presiden.
“Tidak mungkin membangun tanggul laut dari barat sampai timur selesai dalam satu periode presiden. Bisa dua sampai tiga periode baru tuntas. Karena itu diperlukan badan otorita agar meski presidennya berganti, pekerjaan tetap berjalan,” ujar Dody saat meninjau Pantura Demak–Semarang, Minggu (15/6/2025).
Prioritas Jakarta dan Semarang
Dody menambahkan, Presiden Prabowo sejak awal menjadikan pembangunan tanggul laut Pantura sebagai salah satu visinya. Untuk tahap awal, wilayah prioritas pembangunan difokuskan di Jakarta dan Semarang, serta sejumlah daerah rawan rob dan abrasi lainnya di Jawa Tengah.
“Insyaallah Semarang, Demak, Pekalongan, Jepara, Rembang, akan jadi prioritas kami. Sesuai dengan arahan Pak Presiden,” kata Dody.
Dengan adanya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, pemerintah berharap pembangunan tanggul laut raksasa dapat berlangsung konsisten, lintas pemerintahan, dan memberikan perlindungan bagi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob dan abrasi.
(Anton)
