SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK) Andie Megantara menyampaikan, pembangunan nasional harus berorientasi pada keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam agenda Forum Akademik bertajuk “Menuju Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024”. di Aula KRT Fadjar Notonagoro Universitas Airlangga, pada Rabu (06/09/2023) kemarin.
Andie menambahkan, untuk mencapai target tersebut, penyelesaian masalah kemiskinan harus terus menjadi agenda penting bagi pemerintah dan non-pemerintah. Dalam jangka pendek, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait akan berfokus pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Kepakaran dan keragaman disiplin ilmu yang dimiliki civitas akademika universitas bisa memberikan perspektif baru yang menghasilkan solusi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di negara kita,” imbuh Andie dihadapan jajaran civitas akademika dan 250 mahasiswa Universitas Airlangga yang hadir.
Pada sesi diskusi, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono menyatakan, peran perguruan tinggi memiliki faktor yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Menurutnya, perguruan tinggi adalah mesin akademis yang dapat mendorong penguatan ekonomi Indonesia.
“Dengan tidak kurang dari 3000 perguruan tinggi di Indonesia, saya yakin akan mampu membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia. Bahkan terdapat riset yang menyatakan semakin tinggi peran perguruan tinggi dimasyarakat, maka tingkat penurunan angka kemiskinan semakin cepat,” ujar Nunung.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Dian Agustia menyatakan, pihaknya berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Pihaknya berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Bahkan, Universitas Airlangga telah meluncurkan Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga (RSTKA) yang telah berfokus membantu akses kesehatan di pulau-pulau terpencil,” kata Dian.
Menjelaskan tentang perkembangan kondisi kemiskinan ekstrem di wilayah Jawa Timur, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Jawa Timur, Kukuh Tri Sandi menyadari dalam upaya pengentasan kemiskinan memerlukan kolaborasi berbagai pihak.
“Dalam upaya pengentasan kemiskinan memerlukan kolaborasi berbagai pihak untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan nol persen. Keterlibatan perguruan tinggi akan turut menguatkan berbagai program yang telah dirancang,” jelas Kukuh.
Pada kesempatan yang sama, Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari juga mengingatkan pentingnya data pensasaran program sebagai bagian penting dari kajian akademik yang dilakukan.
“Kota Mojokerto sendiri telah berhasil memiliki satu data yang tervalidasi hasil sanding dari berbagai sumber data yang dikeluarkan pusat maupun data di daerah,” pungkas Ika.
Lebih lanjut, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK Kementerian Keuangan, Jaka Sucipta juga megunkapkan, pemerintah telah memiliki program insentif fiskal, untuk mendorong semangat daerah.
“Pemerintah telah memiliki program insentif fiskal yang diharapkan mampu mendorong semangat daerah untuk meningkatkan kinerja dalam penghapusan kemiskinan ekstrem,” ungkap Jaka.
Sebagai informasi, setelah agenda forum akademik tersebut, diselenggarakan juga sesi pertemuan Lokakarya dengan tema “Menuju Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024” yang juga diisi oleh Kepala Tim Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Elan Satriawan dan dihadiri tenaga pengajar Universitas Airlangga dari berbagai program studi di Universitas Airlangga.
Untuk diketahui sebelumnya terdapat, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) telah mengamanatkan pentingnya koordinasi antara sektor pemerintah dan non-pemerintah, termasuk diantaranya perguruan tinggi. Perguruan tinggi sendiri memiliki peran strategis dalam PPKE melalui kontribusi kepakaran dalam hal pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, serta pengabdian masyarakat untuk mendukung target pemerintah mencapai penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024. (DSK/MUHBAS)
