SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan sebesar Rp 877,01 miliar dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) ke Kabupaten Meranti hingga 19 Desember 2022.
Dana ini terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non-fisik, dana alokasi umum (DAU), hingga dana insentif daerah (DID). Besarannya pun mayoritas sudah terealisasi di atas 100%.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, dana-dana itu merupakan alokasi yang disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya dibelanjakan, demi mendukung kemakmuran masyarakat di daerahnya.
Pernyataan ini ia sampaikan setelah Bupati Kepualauan Meranti Muhammad Adil merasa tak puas dengan DBH yang dibagikan pemerintah karena tidak sebanding dengan produksi minyak mentah daerahnya yang selalu meningkat. Apalagi, masyarakat Meranti menurutnya tergolong masyarakat miskin ekstreme.
“Tapi TKD itu kan baru dari transfer dari pusat ke daerah, tugas daerah adalah bagaimana tadi melakukan belanja untuk pembangunan sehingga efek multiplier ya bisa dinikmati okeh masyarakat setempat yaitu kesejahteraan,” kata Luky saat konferensi pers di kantornya seperti di kutip Senin (19/12/2022).
Mengutip data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) DJPK per hari ini, total TKDD yang telah ditransfer kementerian yang dinahkodai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Kabupaten Meranti mencapai Rp 877,01 miliar atau sudah 100,54% dari pagu tahun ini Rp 872,27 miliar.
Total TKDD itu terdiri dari transfer ke daerah yang sudah sebesar Rp 791,77 miliar atau 100,6% dari pagu Rp 787,03 miliar. Sedangkan dana desa sebesar Rp 85,24 miliar atau 100% dari pagu untuk Kabupaten Meranti.
Tranfer ke daerah sendiri komponennya meliputi DBH yang sudah mencapai Rp 208,77 miliar atau 105,4% dari pagu Rp 198,08 miliar.
Di dalamnya termasuk DBH SDA gas bumi 0,5% dan 0,3% yang masing-masing sudah 100% dengan angka Rp 90 juta dan Rp 5,34 miliar.
Sedangkan DBH SDA minyak bumi 0,5% sudah 100% dengan nominal Rp 3,67 miliar, dan DBH minyak bumi 15% mencapai Rp 117,35 miliar atau 106,5% dari pagu Rp 110,18 miliar.
“DBH nya itu lebih besar, Karena apa? tadi salah satu faktor itu dari ICP nya itu memang lebih besar jadi korelasi saat ini,” ujar Luky.
Adapun untuk DAU ke Kabupaten Meranti juga telah 100% dengan nominal sebesar Rp 407,85 miliar, DAK fisik 98,91% sebesar Rp 90 miliar, DAK non fisik 94,32% mencapai Rp 87,35 miliar, serta DID mencapai 100% menjadi Rp 3,07 miliar.
DAK non fisik itu meliputi dana bantuan operasional keluarga berencana, kesehatan, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, sekolah, penghasilan guru ASN daerah, hingga tunjangan profesi guru PNS daerah.
Dengan berbagai dana yang telah dialokasikan ini, yang menjadi soal adalah dana yang dibelanjakan Pemerintahan Kabupaten Meranti masih sebesar 63,85% berdasarkan laporan APBD per 18 Desember 2022. Nilainya sebesar Rp 900,71 miliar dari pagu belanja tahun ini Rp 1,41 triliun.
Pendapatan daerah Kabupaten Meranti sendiri secara total sebesar Rp 970,42 miliar atau baru sebesar 83,22% dari pagu Rp 1,16 triliun.
“Jadi ada dua hal, kita bicara tentang TKD nya sendiri tapi kita juga mendorong Pemda benar-benar melakukan belanja, melakukan pembangunan dan program-programnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat kita,” tutur Luky. (wwa)
