SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan. Menurut Said, asumsi dasar fiskal juga harus sejalan dengan rencana pemulihan ekonomi nasional lewat kebijakan fiskal yang memadai.
“Untuk itu perlu sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta Bank Indonesia untuk mengendalikan laju inflasi,” terangnya saat Rapat Panja Banggar DPR RI dengan Pemerintah membahas Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal tahun 2022 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
Sementara itu Banggar DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 berkisar 5,4 – 5,5 persen. Sedangkan tingkat inflasi disepakati kisaran 3 persen plus minus 1 persen.
Menurut Said, dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berjalan menyebabkan untuk mencapai target tersebut masih dipenuhi banyak tantangan.
Belum lagi, kondisi ekonomi global di tahun depan dipenuhi ketidakpastian. Kondisi inflasi yang tinggi di Amerika Serikat misalnya, dikahwatirkan akan berdampak ke perekonomian banyak negara. Oleh karena itu, menurut Said perlu penjagaan agar rupiah tak terdepresiasi dan pasar keuangan tidak bergejolak tinggi.
Dalam rapat panja kali ini pula asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS disepakati kisaran Rp13.900 – Rp14.800. Di tengah ketidakpastian itu, Said meyakini jika pemerintah dapat fokus menangani pandemi dan mempercepat vaksinasi, maka hal tersebut akan memperkecil faktor ketidakpastian di tahun mendatang.
“Kalau fokus, maka pertumbuhan pun bisa kita raih,” pungkas politisi dapil Jawa timur XI itu.
Harus efektif
Dalam kesempatan itu, Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah menginginkan agar belanja pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan Covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
Hal ini penting guna mempersempit ruang terjadinya kerawanan sosial. Karena itu, beberapa prioritas belanja yang dilakukan Pemerintah harus mampu mencapai sasaran yang tepat.
Salah satunya, dengan memperkuat alokasi anggaran perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan pemulihan ekonomi nasional tahun 2022. Menurutnya, prioritas belanja pemerintah juga harus mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, menghidupkan kembali sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur yang tertunda, mendorong dunia usaha dan membantu sektor UMKM untuk segera bangkit.
“Semua alokasi anggaran Pemerintah pusat tersebut, harus berbasis kepada output, outcome dan hasil yang terukur dengan baik (result based),” jelas Said.
Selain itu lanjut Said, rencana pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dilakukan dengan hati-hati. Hal ini penting agar jangan sampai menimbulkan permasalahan baru bagi daerah.
Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus melakukan evaluasi terhadap kendala yang terjadi selama ini, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 sebagai momentum meningkatkan quality control anggaran; memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi; serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional,” tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan, TKDD tidak hanya sekedar menutup kekurangan APBD, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen fiskal yang efektif di daerah. Karena itu, politisi asal Sumenep, Madura ini mendorong agar kebijakan Dana Desa yang sudah memasuki tahun ke delapan, lebih difokuskan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.
Di samping itu, juga mengembalikan peran desa sebagai lumbung ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa.
“Saya kira, ini urgent agar memperkuat keberadaan desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi pembangunan ekonomi nasional,” tuturnya.
Said melanjutkan APBN tahun 2022 merupakan APBN transisi menuju pelaksanaan APBN yang normal pada tahun 2023. Hal mana defisit anggaran akan kembali berada dibawah 3 persen, sebagaimana diamanahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2020.
“Karena itu, kita harus benar-benar memastikan, usulan Pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran pada tahun 2022, sudah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN dan roadmap sebelum memasuki kondisi normal pada tahun 2023,” tuturnya.
Anggota Komisi XI DPR RI itu berharap kebijakan tersebut segera diikuti dengan langkah konsolidasi fiskal secara bertahap dan berkesinambungan. Hal ini penting guna mendorong keseimbangan primer bergerak menuju positif dalam jangka menengah dan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas psikologis yang aman dan terkendali.
“Kami berharap dalam pembahasan rapat-rapat panja nantinya, Pemerintah bisa mempersiapkan dan mengkonsolidasikan semua data dan informasi di setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dibutuhkan selama pembahasan di tingkat panja, terutama data perpajakan, PNBP, subsidi, belanja dan investasi pembiayaan PMN BUMN, bisa disajikan dengan baik, agar kualitas pembahasan Pembicaraan Pendahuluan dalam penyusunan RAPBN tahun 2022, semakin meningkat dan berjalan dengan lancar,” ujarnya.
“Sehingga, kita mampu mewujudkan amanah konstitusi yang diberikan kepada kita, untuk menghasilkan politik anggaran yang mencerminkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat serta menjadikan desa taman sari kemajuan Indonesia,” pungkas legislator dapil Jawa Timur XI itu. (wwa)
