SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, agenda pemindahan ibu kota negara masih tetap jalan. Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau sodetan ibu kota negara di Kalimantan Timur.
“Kita melihat ini melihat lebih detil lagi karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik,” kata Jokowi seperti disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/8/2021).
Dalam kunjungan ini, Jokowi ditemani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Jokowi mengatakan, di lokasi ia juga berdiskusi mengenai pelabuhan dan bandara.
Prabowo menyarankan Presiden memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan dan lainnya. Prabowo menyarankan agar pemindahan ibu kota dilanjutkan.
“Saya menyampaikan saran ke Presiden bahwa ini strategis. Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri,” katanya.
“Saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan kepada Presiden bahwa kita harus teruskan Pak, begitu saran saya, dan Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang,” jelas Prabowo.
Seperti diketahui kelanjutan pembangunan ibu kota baru sampai saat ini masih menjadi pertanyaan. Rencana itu seakan semakin jauh karena tidak disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pidato Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD, maupun Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2022 beserta Nota Keuangan pada Senin (16/8/2021) lalu.
Namun, sebelumnya, rencana pindah ibu kota masuk anggaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022. Dalam pagu indikatifnya diusulkan Rp 1,375 sebagai yang memuat rencana pemindahan ibu kota negara (IKN).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Rabu (9/6/2021) menjelaskan, jika dibagi jenis barang, sebanyak Rp 392,95 miliar atau sekitar 28,6% merupakan belanja pegawai.
Belanja pegawai ini meliputi gaji pegawai dan tunjangan kinerja. Kemudian, sebanyak 930,16 miliar atau sebesar 67,6% untuk belanja barang.
Dalam paparannya, belanja barang ini difokuskan untuk melaksanakan kegiatan prioritas antara lain, penyusunan RKP 2023, background study RPJPN 2025-2045, koordinasi pelaksanaan rencana pemindahan ibu kota negara, kajian/model dalam rangka penyusunan rekomendasi, hingga satu data Indonesia. (wwa)
