SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Sektor pendidikan menjadi sektor terakhir yang dibuka dalam fase normal baru, karena sejak kasus pertama Covid-19 ditemukan pada awal Maret 2020 lalu, kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak berjalan normal dan terpaksa dilakukan dengan cara virtual. Bahkan, sebagian sekolah di wilayah terpencil yang tidak terdapat akses internet, mereka tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar. Tentu saja kondisi ini berpotensi menimbulkan lost generation.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menanggapi kondisi pendidikan yang saat ini bisa dibilang tidak normal untuk kegiatan belajar mengajar.
“Ini akan ada lost generation kalau dibiarkan karena sistem pendidikan yang tidak normal,” ujar Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Baca juga: Jazilul Fawaid: Sistem Pendidikan Virtual, Menjadi Masalah Dalam Proses Transfer Pengetahuan
Lebih lanjut Jazilul Fawaid menilai di era kenormalan baru (new normal) ini, perhatian pemerintah di sektor Pendidikan selama pandemi sangat kurang. Dia mencontohkan anggaran untuk pendidikan keislaman seperti pesantren hanya dialokasikan sebesar 2,3 triliun rupiah.
“Kalau cuma 2,3 triliun rupiah untuk pesantren tidak cukup. Terus dimana prioritas peningkatan SDM (sumber daya manusia) itu?” katanya.
Besaran dana untuk kalangan pesantren yang hanya diplot 2,3 triliun rupiah dinilai kecil sekali , menurut Jazilul, menunjukkan bahwa sektor pendidikan tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah di era pandemik Covid-19 ini. Mengingat jumlah pesantren mencapai 28.000 dan anggaran tersebut tidak hanya untuk pesantren, tapi juga kegiatan keagamaan Islam lainnya.
“Pandemi ini menjadi ancaman pendidikan ke depan. Jadi harus dapat prioritas utama. Jangan hanya pikir sistem keuangan dan pemulihan ekonomi. Tetapi, kemudian tidak kita sadari generasi kita lemah. Maka, bagaimana rumusannya menangani pendidikan. Pendidikan jarak jauh (virtual) itu apakah efektif? Terus bagaimana yang tinggal di daerah jauh, kan (akses) internet nggak bagus. Jadi, anggaran 2,3 triliun rupiah itu harus ditambah,” tegas Jazilul yang Wakil Ketua Umum DPP PKB ini. (DSK)
