SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan komitmen mendukung sistem pemilu proporsional terbuka untuk menjaga kemajuan demokrasi yang telah berjalan sejak era reformasi. Airlangga mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi.
“Kalau soal tertutup-tertutup, Golkar sangat berpengalaman. Dulu dengan sistem tertutup Golkar jadi pemenang pemilu. Tapi kita ingin kebersamaan dengan partai-partai lain. Ingin demokrasi maju. Ingin rakyat punya kedaulatan menentukan wakilnya” kata Airlangga konferensi pers bersama di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/1/2023).
“Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,” kata Airlangga dalam konferensi pers pernyataan sikap 8 parpol terkait penolakan sistem pemilu proporsional tertutup.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menjelaskan sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan keputusan MK Nomor 22-24/PUU6/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu.
“Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebus in idem,” jelas Airlangga.
Pemilu 2004 sistem pemilihan legislatif sebenarnya sudah dilakukan dengan sistem proposional dengan daftar calon terbuka, hanya penentuan caleg terpilih masih berdasar BPP (bilangan pembagi pemilih) dan nomer urut, bukan suara terbanyak.
Senada dengan Airlangga, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa partainya mendukung sepenuhnya poin-poin kesepakatan 8 parpol terkait penolakan sistem pemilu proporsional tertutup.
“Kesepakatan yang tadi disampaikan Pak Airlangga, kami PKB mendukung sepenuhnya dan PKB meminta KPU konsisten melaksanakan seluruh agenda pemilu yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.
Sedangkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan alasannya mengapa pihaknya menolak sistem proporsional tertutup. Pertama, jangan sampai ada hak rakyat dalam demokrasi yang dirampas lewat sistem Pemilu.
“Jika tertutup rakyat tidak bisa memilih wakil rakyatnya, tidak ingin membeli kucing dalam karung. Pada saatnya para pemimpin yang bisa membawa perubahan, terbuka bisa dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku hari ini,” ujar AHY.
“Tentu kami berharap parpol punya peluang yang adil, jangan sampai mereka yang berjuang rontok karena sistem. Semoga ini bukan hanya perjuangan parpol, tapi elemen masyarakat,” ujar AHY.
Sementara Presiden PKS, Ahmad Syaikhu sepakat dengan lima butir kesepakatan yang dihasilkan oleh delapan partai politik parlemen hari ini. Harapannya dengan penolakan tersebut, isu liar penundaan Pemilu 2024 juga hilang.
“Kita berharap para penyelenggara Pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan Pemilu profesional, jujur, adil, agar semua puas,” ujar Syaikhu.
Selain itu, partai politik juga harus dapat menjaga semangat para kadernya yang berkontestasi dalam pemilihan legislatif (pileg). Sebab, mereka adalah orang-orang yang nantinya menjadi wakil dari masyarakat.
Sebanyak 8 parpol menggelar konsolidasi terkait pernyataan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Konsolidasi ini diinisiasi oleh partai Golkar sebagai salah satu partai yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup.
Dalam pertemuan tersebut, terlihat 7 elit parpol dari Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, PAN dan PPP. Sementara wakil dari Partai Gerindra belum terlihat dalam pertemuan yang digelar tertutup itu hingga berakhir.
Sedangkan PDIP diketahui mendukung sistem proporsional tertutup, meskipun partai berlambang kepala banteng itu tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Adapun 7 elit parpol yang hadir dalam pertemuan di Hotel Dharmawangsa adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Gerard Plate.
Selanjutnya adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.
Kemudian ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara. (wwa)
