SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Hj. Ledia Hanifa Amaliah, menerima kunjungan audiensi dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/6).
Audiensi ini menjadi ruang strategis bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyuarakan urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat, yang selama hampir dua dekade belum juga menjadi produk hukum nasional.
Koalisi terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti AMAN, BRWA, Greenpeace Indonesia, Madani Berkelanjutan, serta perwakilan pemuda adat. Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan data dan urgensi pengakuan hak-hak masyarakat adat yang terus tergerus akibat konflik agraria dan minimnya kepastian hukum.
Menanggapi paparan tersebut, Ledia menegaskan bahwa Fraksi PKS tetap konsisten mendukung pengesahan RUU ini. Ia juga mendorong agar semua pihak menyusun strategi komunikasi politik yang matang guna menjamin keberhasilan proses legislasi.
“Kami sejak awal sudah menyetujui agar RUU ini dijadikan rancangan undang-undang inisiatif. Sayangnya, saat itu tidak semua fraksi sepakat sehingga tidak sempat dibahas dan tidak bisa masuk mekanisme carry over. Tapi ini adalah kesempatan baru. Kami siap kawal kembali,” ujar Ledia.
Ledia juga menekankan pentingnya dukungan argumentatif dari pihak koalisi untuk memperkuat posisi RUU saat memasuki pembahasan lintas fraksi.
“Anggota dewan itu harus dibantu dengan argumentasi. Kalau bisa dibuat matriks pasal—mana yang harus ada, mana yang belum ada, dan mana yang tidak boleh dihilangkan. Itu sangat membantu kami dalam proses negosiasi,” jelasnya.
Terkait pembentukan lembaga khusus masyarakat adat, Ledia memberi catatan realistis, mengingat adanya resistensi dari pemerintah terhadap pembentukan badan baru.
“Kalau lembaga khusus, akan berat lolosnya. Mungkin bisa diusulkan ditangani oleh unit khusus di Kemendagri atau Kemenkumham. Itu bisa jadi opsi yang lebih feasible secara politik,” tambahnya.
Di akhir pertemuan, Ledia mengajak koalisi tetap semangat mengadvokasi ke semua fraksi DPR RI. Ia menegaskan bahwa pembahasan Prolegnas 2025 adalah momentum strategis yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Kalau kita berharap RUU ini selesai tahun ini, maka masa sidang berikut harus dimanfaatkan. Saran saya, roadshow ke semua fraksi tetap dilakukan, lalu bantu kami dengan data, narasi, dan praktik baik yang bisa menghilangkan ketakutan yang tidak berdasar,” pungkasnya.
(Anton)
