SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – DPR RI bersama pemerintah menggelar pertemuan dengan pengusaha logistik, yang diwakili oleh Asosiasi Pengemudi Logistik Indonesia (APLI), di Gedung Parlemen, Senin, 4 Agustus 2025. Dalam pertemuan ini, semua pihak sepakat mengenai pemberlakuan aturan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang akan diterapkan pada tahun 2027.
ODOL merupakan kondisi di mana kendaraan angkutan barang melebihi batas dimensi dan/atau muatan yang diizinkan. Fenomena ini dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan, membahayakan keselamatan lalu lintas, serta menciptakan ketimpangan dalam industri logistik. Oleh karena itu, kebijakan Zero ODOL dianggap penting untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan tertib.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR Senayan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pimpinan Komisi V DPR RI. Turut hadir pula Ketua Aliansi Pengemudi Independen (API) dan perwakilan pengemudi logistik dari berbagai daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kesepakatan ini sejalan dengan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto terhadap masalah ODOL. “Kebijakan Zero ODOL ini harus diterapkan secara berkeadilan, tidak merugikan para pengemudi, namun tetap menjaga keselamatan dan ketertiban transportasi jalan,” ujar Dasco yang mengutip pernyataan di akun Instagram Sekretariat Kabinet.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menyampaikan langkah-langkah teknis yang segera akan disusun untuk mendukung implementasi kebijakan ini. “Pemerintah akan mengawal proses ini dengan dukungan regulasi yang jelas, teknis yang terukur, dan komunikasi yang intensif dengan para pengemudi,” tambahnya.
Ketua API, Suroso, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Zero ODOL dan siap mengawal pelaksanaannya di lapangan. Sebagai langkah awal, nantinya akan dibentuk tim teknis lintas sektor yang melibatkan DPR, pemerintah, dan perwakilan pengemudi untuk menyusun roadmap implementasi Zero ODOL 2025-2027. Tim ini akan mengatur tahapan pemeriksaan, penyesuaian dimensi dan muatan kendaraan, hingga mekanisme penegakan hukum yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkeadilan.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan kebijakan Zero ODOL dapat membawa perubahan positif untuk sektor logistik Indonesia dengan memastikan bahwa semua kendaraan angkutan barang beroperasi dalam batas aman, serta mengurangi risiko kerusakan infrastruktur dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.
(Anton)
