SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akhirnya buka suara soal perkembangan penanganan infrastruktur pascabencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra. Dari jalan putus, jembatan ambruk, sampai urusan anggaran yang bikin dahi berkerut, semua dibeberkan apa adanya.
Kabar baiknya, seluruh jalan dan jembatan nasional di wilayah terdampak kini sudah kembali fungsional. Akses utama yang sebelumnya terputus kini sudah bisa dilewati, setidaknya untuk memastikan distribusi logistik dan mobilitas warga tidak lagi tersendat.
“Untuk jalan dan jembatan nasional memang wajib difungsionalkan secepat-cepatnya. Jadi bisa dibilang di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat sudah tidak ada lagi daerah yang terisolasi,” kata Dody kepada awak media, Jumat (16/1/2026).
Namun di balik kabar lega itu, masih ada pekerjaan rumah besar. Dari total 2.710 ruas jalan dan jembatan daerah yang terdampak, baru 1.524 yang sudah kembali berfungsi. Sisanya, sebanyak 1.186 ruas, masih dalam tahap perbaikan dan pemulihan.
hari ke-52 pascabencana, pemerintah klaim tak ada daerah terisolasi
Dody menegaskan, berdasarkan pembaruan kondisi hari ke-52 pascabencana, tidak ada lagi kabupaten atau kota di tiga provinsi terdampak—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—yang terisolasi.
Semua jalan dan jembatan nasional yang sempat terdampak banjir dan longsor, disebutnya, sudah bisa dilalui secara fungsional. Meski demikian, kualitas dan ketahanan infrastruktur ke depan masih menjadi perhatian serius.
anggaran bengkak, dari rp 51,8 triliun jadi rp 74 triliun
Masuk ke urusan duit, Dody mengakui kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana melonjak tajam. Pemerintah kini memproses usulan penambahan anggaran hingga mendekati Rp 74 triliun, naik signifikan dari estimasi awal Rp 51,8 triliun yang sebelumnya disampaikan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
“Sebetulnya proposal kita hampir Rp 74 triliun,” ujar Dody.
Lonjakan anggaran ini bukan sekadar untuk memperbaiki kerusakan lama, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur tambahan sebagai langkah mitigasi bencana ke depan. Salah satu yang jadi fokus adalah pembangunan bendungan pengendali sedimen atau sabo dam, agar kejadian serupa tidak terus berulang.
minta maaf ke publik, alat berat jadi masalah klasik
Dalam suasana media briefing yang digelar secara lesehan di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Dody juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat. Ia mengakui penanganan bencana dinilai belum secepat yang diharapkan.
“Kalau bicara soal kecepatan, saya mohon maaf apabila kami belum secepat yang diharapkan masyarakat,” ujarnya.
Ia tak menampik, salah satu kendala terbesar di lapangan adalah keterbatasan alat berat. Mulai dari pembersihan kayu, lumpur, hingga material lain yang masih berserakan di wilayah terdampak.
“Soal alat berat memang harus diakui masih kurang, terutama untuk pembersihan material,” kata alumnus ITB tersebut.
meski lambat, dody tegaskan pemerintah tidak santai
Meski mendapat sorotan, Dody menegaskan pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyebut seluruh jajaran bekerja siang dan malam, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya terus memantau perkembangan hampir setiap saat.
“Bukan berarti kami tidak berupaya. Kami bekerja siang dan malam. Tidak ada ruang untuk bekerja santai,” tegasnya.
target nol pengungsi saat ramadan, 1.209 rumah dikebut
Selain jalan dan jembatan, pemerintah juga mempercepat pembangunan hunian bagi warga terdampak di Aceh dan Sumatra Utara. Total ada 1.209 unit rumah yang tengah dikebut pembangunannya.
Dody menargetkan seluruh hunian tersebut rampung sebelum Ramadan. Tujuannya jelas: tidak ada lagi warga yang bertahan di tenda pengungsian saat bulan suci tiba.
“Saya benar-benar dorong agar hunian segera diselesaikan. Kalau bisa, saat Ramadan itu nol tenda. Kami ingin masyarakat bisa beribadah dengan maksimal,” katanya.
Pemulihan Sumatra masih panjang, tapi pemerintah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan satu per satu pekerjaan rumah pascabencana—meski harus dibayar dengan anggaran besar, kerja ekstra, dan curhat terbuka ke publik.
(Anton)
