SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menegaskan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari pengelolaan anggaran negara. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, dalam Rapat Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran (Rakor KPA) Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta.
Indra menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, melainkan berdampak langsung pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Pengadaan barang dan jasa adalah bagian penting dari tata kelola anggaran. Ke depan, ada empat fokus utama yang harus diperhatikan: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan,” ujar Indra.
Perencanaan yang Matang, Kunci Utama
Dalam paparannya, Indra menyoroti bahwa perencanaan pengadaan barang dan jasa harus dimulai sejak jauh sebelum tahun anggaran berjalan. Ia menekankan pentingnya menyusun Rencana Strategis (Rensra) lima tahun sebelumnya, dengan melibatkan semua unit kerja untuk memastikan visi besar DPR tercapai.
“Perencanaan yang komprehensif dan kolaboratif penting untuk meminimalkan risiko di kemudian hari. Semua kebutuhan harus tercatat agar tidak ada yang terlewat,” tambah Indra.
Ia juga mengingatkan tentang pentingnya sinkronisasi akun belanja agar pelaporan keuangan tetap sesuai standar dan terhindar dari temuan audit yang dapat memengaruhi opini laporan keuangan DPR RI.
Menutup Tahun dengan Administrasi yang Tertib
Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Sumariyandono, yang juga hadir dalam rapat ini, menekankan dua tujuan utama Rakor KPA 2024.
- Menuntaskan administrasi akhir tahun.
Hal ini meliputi penyelesaian berita acara serah terima, kontrak, serta menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan. -
Persiapan anggaran 2025.
Ia menyebut bahwa perencanaan yang matang dapat mencegah revisi anggaran yang berulang-ulang, meskipun kebutuhan mendesak tetap akan diprioritaskan.
“Di akhir tahun, masalah administratif sering muncul akibat keterbatasan waktu. Rapat ini memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi,” ujar Sumariyandono.
Transparansi dan Akuntabilitas adalah Kunci
Rakor ini menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan anggaran DPR RI tetap akuntabel dan efisien. Indra menutup rapat dengan menekankan bahwa efisiensi dan efektivitas hanya bisa tercapai melalui tata kelola yang transparan dan konsisten di setiap tahap pengadaan barang dan jasa.
“Dengan tata kelola yang baik, kita dapat memastikan anggaran negara digunakan secara optimal untuk mendukung kebutuhan DPR RI dan masyarakat,” pungkas Indra.
Menghadapi 2025 dengan Lebih Siap
Rapat ini menjadi bukti komitmen Setjen DPR RI untuk terus memperbaiki pengelolaan anggaran, menghadapi tahun anggaran baru dengan persiapan yang lebih matang, dan memastikan setiap langkah administrasi sesuai standar terbaik.
Ini adalah langkah strategis yang mencerminkan bahwa tata kelola keuangan yang baik bukan hanya soal angka, tetapi juga upaya menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
(Anton)
