SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyatakan, meskipun dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp12,71 triliun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan S.181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026, tidak akan mempengaruhi kerja Kementerian PU.
Ia menyebutkan, apa yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto akan tetap dilanjutkan seperti swasembada pangan, ketahanan air dan energi, penyelesaian rehabilitisasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Insya Allah tidak berpengaruh. PU itu kan pembantu umum, kalau disuruh kerja, ya dikasih duit. Kalau dikasih duit pasti punya target. Misalnya, saya dikasih duit Rp50, kamu beli nasi, lauknya tempe, ada target tertentu dan saya yang mendetailkannya lagi. Kalau kurang, ya saya minta lagi. Pak, dari target yang bapak minta kurang, apa boleh tambah, kalau tidak bisa ditambah, kita perpanjang jadi multiyears. Masih banyak cara,” kata Menteri PU, Dody Hanggodo usai rapat kerja Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
“Saya dari dulu tidak terpengaruh. Kalau memang itu prioritas Bapak Presiden Prabowo dan memberikan dampak luas kepada masyarakat secara maksimal seperti bendungan, yang mengakibatkan banjir terus-terusan, rakyat menderita, ada justifikasinya,” tambah Menteri Dody.
Yang pasti, sambungnya, politisasi anggaran yang terjadi tidak boleh mengganggu program pemerintah, terutama pembangunan fisik yang berdampak positif bagi masyarakat.
“Ini kan politisasi anggaran, tidak boleh mengganggu program fisiknya, jangan sampai masalah administrasi, tidak boleh menganggu pekerjaan fisik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Menteri Dody.
Menteri Dody menambahkan, untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), tetap akan dilanjutkan.
“Kita paham IBM langsung bersentuhan dengan masyarakat paling bawah dan itu komitmen, tapi bisa kok karena beberapa pekerjaan yang tidak terlalu berat bisa bikin multiyears, Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang berat seperti pembangunanbendungan Cibeet dan Cijurey yang mengakibatkan banjir di Karawang, Bekasi,dan Tangerang dipercepat dan bendungan untuk mengairi lahan seluas 15 ribu hektar, untuk mendukung swasembada pangan, itu yang dipercepat,” ungkap Menteri Dody.
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan efisiensi terhadap Kementeri PU tertanggal 1 April 2026. Kemenkeu memotong anggaran Kementerian PU sebesar Rp12,71 triliun dari pagu DIPA 2026 Penambahan SBSN Rp118,89 triliun sehingga menjadi Rp106,18 triliun.
(Anton)
