SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tidak akan menghadiri KTT G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada 15-16 November mendatang. Media menyebut hal ini dilakukan akibat adanya potensi pembunuhan orang nomor satu di Kremlin itu.
Dalam sebuah laporan yang diposting akun Telegram yang diyakini dekat dengan Kremlin, General SVR, Putin dikabarkan khawatir dengan peningkatan risiko pembunuhan dalam forum itu. Pasalnya, Putin juga sedang berseteru dengan beberapa negara-negara Barat anggota G20 terkait keputusannya menyerang Ukraina.
“Resiko menjadi objek pembunuhan meningkat secara signifikan. Tetapi bahkan ini tidak menghentikan Presiden Rusia sekarang dan tidak memungkinkan untuk membuat keputusan tentang partisipasi dalam KTT tersebut,” tulis akun itu dikutip Kamis (10/11/2022).
Selain pembunuhan, salah satu isu yang beredar dalam akun General SVR adalah ancaman penamparan muka Putin di depan umum. Hal ini didapatkan dari seorang sumber yang menyebut ada salah satu peserta dari negara anggota G20 bertujuan ‘memukul wajahnya dengan telapak tangan terbuka dalam pertemuan pribadi’.
“Orang ini mengatakan, secara terbuka di lingkarannya, bahwa dia siap untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan Putin di KTT, bahkan melewati protokol,” tambah keterangan itu.
“Informasi yang disampaikan kepada Putin secara jelas sesuai dengan kenyataan, niat dan rencana, dikonfirmasi oleh beberapa sumber… Putin tidak siap mengambil risiko dipermalukan dengan menerima tamparan di muka publik,” tambahnya.
Sementara itu Kedutaan Besar Rusia di Jakarta juga mengonfirmasi ketidakhadiran Putin. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov akan mewakilinya secara offline.
“Yes, Sergei Lavrov akan memimpin delegasi Rusia di G20,” kata kedutaan dikonfirmasi CNBC Indonesia.
Hal sama juga dimuat AFP mengutip kepala protokol kedutaan Yulia Tomskaya. Namun Putin dikatakannya akan berpartisipasi secara virtual.
“Program Presiden Putin masih dalam proses, ia dapat berpartisipasi secara virtual,” katanya.
Moskow diketahui mendapatkan tekanan yang berat terkait aksi militernya di Ukraina. Ini utamanya dilontarkan oleh negara-negara Barat pimpinan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE).
Mereka menyebut manuver militer Moskow itu ilegal dan tidak beralasan. RI sendiri memilih netral karena sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. (wwa)
Sumber: CNBC Indonesia
